Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Simak Profil dan Rekam Jejaknya!
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa menjadi indikasi adanya situasi serius yang belum dipahami publik.
"Kalau sampai dibentuk Siaga 1 kan semuanya disuruh gini, mungkin ada sesuatu yang serius," kata Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).
Baca Juga:Meski demikian, Mahfud mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penetapan status tersebut.
Menurutnya, publik juga belum memperoleh penjelasan resmi mengenai latar belakang kebijakan itu.
"Ya kecuali kekhawatiran dari para ekonom, 'wah ini kalau terjadi gini amblas'," tambah dia.
Mahfud menjelaskan bahwa siaga satu berarti seluruh kekuatan TNI harus siaga penuh 24 jam.
Sebaliknya, siaga dua hanya sebagian personel yang bersiaga penuh, sedangkan siaga tiga menunjukkan kondisi relatif normal dengan tugas rutin.
Ia menekankan, penetapan siaga satu tidak lazim jika hanya untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.
"Kalau alasannya, misal, 'wah ini mau ada demo besar-besaran', gitu. Masa sampai siaga satu? Waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali tuh demo besar-besaran. Berapa kali, tapi enggak sampai (siaga satu), siaga dua saja tidak," kata Mahfud.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026, berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Dalam telegram tersebut disebutkan bahwa semua satuan TNI harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional seiring meningkatnya dinamika konflik internasional dan potensi dampaknya terhadap situasi keamanan di dalam negeri.
Ia menyinggung teori Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa krisis politik yang bertemu krisis ekonomi dapat memicu runtuhnya pemerintahan.*
Baca Juga:
(km/ad)
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI