BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) agar tidak berangkat menunaikan ibadah haji tanpa menggunakan visa resmi.
Irfan menegaskan, pemerintah tidak ingin ada lagi kasus jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa non-haji, seperti visa ziarah atau visa kerja.
"Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa visa haji yang resmi," ujar Irfan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).Baca Juga:
Ia mengungkapkan, pada musim haji tahun sebelumnya, sekitar 1.000 WNI terpaksa ditahan dan dicegah berangkat karena tidak memiliki visa haji yang sah.
Tak hanya itu, sejumlah WNI yang sudah berada di Arab Saudi juga dilaporkan tidak bisa memasuki Kota Mekkah lantaran tidak mengantongi visa haji resmi.
"Banyak yang sudah sampai di Saudi, tapi tidak bisa masuk Mekkah karena hanya menggunakan visa ziarah atau visa kerja," jelasnya.
Menurut Irfan, pemerintah Arab Saudi akan menerapkan pengawasan yang lebih ketat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemeriksaan terhadap calon jemaah akan dilakukan di berbagai titik untuk memastikan seluruh prosedur dipatuhi.
"Dan tahun ini pemerintah Saudi akan lebih ketat. Beberapa titik akan ada pemeriksaan," katanya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat haji melalui jalur tidak resmi yang berisiko menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun keselamatan.
Pemerintah, lanjut Irfan, berkomitmen memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
(dh)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN