JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Salah satu fokus penyidikan adalah menelusuri biaya haji khusus yang ditawarkan oleh pihak swasta atau biro perjalanan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam dua pekan terakhir penyidik memeriksa sejumlah pihak swasta untuk menggali informasi terkait mekanisme dan harga penjualan kuota haji tambahan di lapangan.
"Karena memang praktik di lapangan jual beli, mekanisme dan nilai penjualan kuota itu beragam, sehingga kami perlu melakukan pendalaman," ujar Budi, Kamis (16/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, variasi harga yang ditawarkan kepada calon jemaah haji bergantung pada fasilitas yang diberikan oleh masing-masing biro travel. Namun, keuntungan dari penjualan kuota tersebut diduga tidak sah.
KPK menilai keuntungan itu berasal dari kuota haji tambahan yang diperoleh melalui praktik rasuah. Oleh karena itu, lembaga antirasuah tersebut akan mengupayakan pemulihan kerugian negara melalui penarikan kembali keuntungan tersebut.
"Kami masih fokus pada upaya optimalisasi asset recovery dari dugaan keuntungan yang tidak sah," jelasnya.
Dalam kasus ini, KPK menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Indonesia diketahui mendapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu dari Arab Saudi.
Sesuai ketentuan, pembagian kuota tersebut seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya diduga terjadi pembagian yang tidak sesuai, bahkan disebut mencapai 50:50.
Sejumlah pejabat Kemenag telah diperiksa dalam perkara ini. Selain itu, KPK juga memanggil pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan biro travel, termasuk tokoh agama yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan haji.
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diuntungkan dalam kasus ini guna memastikan proses hukum berjalan tuntas.*
(mt/dh)
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta resmi menerima pelimpahan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, A
HUKUM DAN KRIMINAL
