Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
Ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa sejak menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung.
Pada akhir 1980-an, ia aktif memimpin demonstrasi menentang kebijakan pemerintah Orde Baru.
Keterlibatannya dalam gerakan pro-demokrasi membuatnya sempat dipenjara selama tiga tahun pada 1989.
Ia juga tercatat ikut dalam solidaritas internasional terhadap aksi mahasiswa dalam peristiwa Tragedi Tiananmen di Beijing.
Setelah bebas pada 1992, Jumhur melanjutkan studi di Universitas Nasional dan meraih gelar magister sosiologi dari Universitas Indonesia.
Dalam perjalanan kariernya, Jumhur aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi buruh.
Ia kemudian menduduki posisi strategis sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada 2007.
Sebagai tokoh buruh, ia juga dikenal vokal menolak kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020, yang kembali membawanya berurusan dengan hukum.
Sejak 2022, Jumhur menjabat sebagai Ketua Umum KSPSI setelah terpilih secara aklamasi dalam kongres organisasi tersebut.
Dengan latar belakang aktivisme yang panjang, masuknya Jumhur ke dalam kabinet dinilai akan menjadi ujian baru: dari jalanan menuju ruang kebijakan.*
(tm/ad)
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL