Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Simak Profil dan Rekam Jejaknya!

JAKARTA - Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.

Sejumlah nama disebut akan dilantik sebagai pejabat negara setingkat menteri pada Senin sore di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Salah satu nama yang mencuat adalah Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Bahlil Pilih Tak Banyak Bicara

Informasi tersebut disampaikan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, yang mengaku telah mengetahui rencana itu sejak pekan lalu.

"Betul. Saya sudah tahu sejak minggu lalu," kata Andi Gani, Senin pagi.

Ia menyebut pelantikan kemungkinan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut Andi Gani, masuknya Jumhur ke dalam kabinet menjadi momentum penting bagi representasi gerakan buruh di lingkar kekuasaan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar Jumhur tetap menjaga integritas dan idealisme perjuangan pekerja.

Sejumlah posisi disebut-sebut akan diisi Jumhur, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Jumhur belum memberikan pernyataan resmi.

Jejak Aktivisme dan Karier

Jumhur Hidayat, yang memiliki nama lengkap Mohammad Jumhur Hidayat, lahir di Bandung pada 13 Februari 1968.

Ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa sejak menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung.

Pada akhir 1980-an, ia aktif memimpin demonstrasi menentang kebijakan pemerintah Orde Baru.

Keterlibatannya dalam gerakan pro-demokrasi membuatnya sempat dipenjara selama tiga tahun pada 1989.

Ia juga tercatat ikut dalam solidaritas internasional terhadap aksi mahasiswa dalam peristiwa Tragedi Tiananmen di Beijing.

Setelah bebas pada 1992, Jumhur melanjutkan studi di Universitas Nasional dan meraih gelar magister sosiologi dari Universitas Indonesia.

Dalam perjalanan kariernya, Jumhur aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi buruh.

Ia kemudian menduduki posisi strategis sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada 2007.

Sebagai tokoh buruh, ia juga dikenal vokal menolak kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020, yang kembali membawanya berurusan dengan hukum.

Sejak 2022, Jumhur menjabat sebagai Ketua Umum KSPSI setelah terpilih secara aklamasi dalam kongres organisasi tersebut.

Dengan latar belakang aktivisme yang panjang, masuknya Jumhur ke dalam kabinet dinilai akan menjadi ujian baru: dari jalanan menuju ruang kebijakan.*

(tm/ad)

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Bahlil Pilih Tak Banyak Bicara

BBM Tak Berdampak ke UMKM, Tapi Harga Plastik Jadi Tekanan Baru

Gejolak Timur Tengah Tak Ganggu Stok BBM Nasional, Pemerintah Klaim Aman

Prabowo dan Tantangan Ketahanan Energi: Dari LPG Impor ke Teknologi Alternatif

Komisi II DPR Ungkap 90 Persen Daerah Masih Bergantung pada APBN, Kemandirian Fiskal Disorot

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat Lagi, Sejumlah Nama Disebut Bakal Dilantik Hari Ini