Kritik Tajam Mahfud MD soal Penegakan Hukum: Dinilai Banyak Kejanggalan hingga Tak Profesional

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya semakin memunculkan banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam perbincangan di kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Senin (11/5/2026).

Menurut Mahfud, belakangan ini muncul kecenderungan aparat penegak hukum membangun konstruksi perkara secara terbalik. Ia menilai ada kasus di mana seseorang lebih dulu dijadikan target sebelum dasar hukum dan rangkaian perkaranya disusun.

Baca Juga:

• Mahfud MD Usul Ambang Batas Parlemen Dihapus, Soroti 17 Juta Suara Rakyat yang Tak Terwakili di DPR

"Memang akhir-akhir ini banyak keanehan dalam penegakan hukum. Nampaknya ada sesuatu yang dipaksakan, ada yang ditarget, dan kelihatan banyak yang tidak profesional," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut kondisi tersebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap proses hukum di Indonesia.

Mahfud juga menyoroti sejumlah perkara besar yang belakangan menjadi perhatian publik, mulai dari kasus Tom Lembong, mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, perkara Pertamina, hingga kasus Chromebook yang menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan sosok bernama IBAM.

Menurutnya, sejumlah fakta yang muncul di persidangan kerap berbeda dengan narasi awal yang dibangun saat proses penyidikan.

"Itu yang sering saya katakan, orang ditangkap dulu, diumumkan dulu besar-besaran, lalu dicari alasan hukumnya," ujarnya.

Mahfud menilai pembentukan opini publik sebelum proses pengadilan selesai dapat membahayakan independensi peradilan.

Ia juga mengkritik praktik penggunaan media sosial dalam membentuk opini terkait suatu perkara hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak perlu melibatkan "tentara medsos" untuk menggiring opini publik.

"Peradilan itu harus transparan dan akuntabel. Kejaksaan, kepolisian harus kokoh. Tidak usah membuat tentara medsos untuk melawan opini. Itu justru lebih berwibawa," tegasnya.

Selain itu, Mahfud turut menyinggung pentingnya unsur mens rea atau niat jahat dalam perkara korupsi. Ia menilai kerugian negara semata tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana korupsi tanpa adanya niat jahat atau keuntungan pribadi.

Pemulihan Pascabencana Dipercepat, Tito Karnavian Minta Pembentukan Satgas di Tingkat Provinsi

Pemerintah Aceh Kebut Rehabilitasi Lahan Pertanian Pascabencana, Anggaran Tembus Rp380 Miliar

Dirut PT Toba Surimi Diperiksa di Sidang Pemalsuan Cek Rp123,2 Miliar, JPU Bakal Panggil Bank Mandiri

Aceh Perpanjang Status Transisi Pascabencana 90 Hari, Fokus Perbaikan Infrastruktur dan Huntara

Stigma Kanibalisme di Sumatra Utara Diduga Dibentuk Demi Kepentingan Dagang, Ini Penjelasannya

Perjuangan Gubernur Bobby Nasution Berbuah Hasil, Dana Pemulihan Pascabencana Sumut Tembus Rp23 Triliun!