Rektor Paramadina Tegaskan Pentingnya Kebebasan Akademik Usai Kritik The Economist ke Indonesia

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah memperbaiki pola pengambilan kebijakan publik agar lebih terukur dan berbasis analisis dampak.

Menurutnya, kritik internasional sebaiknya dijadikan bahan evaluasi internal, bukan dianggap sebagai serangan atau teori konspirasi.

Peneliti senior BRIN, Prof Dr R Siti Zuhro, turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, hingga gejala sentralisasi kekuasaan.

Ia menilai proses kemunduran demokrasi sering terjadi secara perlahan sehingga dianggap normal oleh masyarakat.

Melalui forum tersebut, para pembicara sepakat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik dan ekonomi guna memperkuat institusi negara serta menjaga demokrasi tetap berjalan secara inklusif.*

(dh)

Panas! Giliran Unpad Kritik Presiden Jokowi Melalui Seruan Padjajaran