Rektor Paramadina Tegaskan Pentingnya Kebebasan Akademik Usai Kritik The Economist ke Indonesia

JAKARTA - Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi publik bertajuk "Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?" di Gedung Trinity Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Jakarta.

Diskusi yang berlangsung secara hibrid itu menghadirkan sejumlah akademisi, ekonom, hingga peneliti senior untuk membahas kritik media internasional The Economist terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Kegiatan dipandu oleh M Rosyid Jazuli PhD dan menjadi sorotan setelah terbitnya dua artikel The Economist pada pertengahan Mei 2026 berjudul Indonesia on a Risky Path dan Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy.

Baca Juga:

• Prabowo: Tak Puas Pemerintah? Ganti Lewat Mekanisme Resmi

Dua artikel tersebut menyoroti berbagai isu mulai dari risiko fiskal, pelemahan institusi negara, hingga potensi erosi demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini PhD, menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik dalam membahas persoalan bangsa.

Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang ilmiah yang terbuka untuk menguji kebijakan publik berbasis data, teori, dan bukti empiris.

"Di lingkungan Paramadina, kebebasan berpendapat sangat dijaga sepanjang argumentasinya memiliki dasar akademik yang kuat," ujar Didik dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dipahami sebagai peringatan serius terhadap tata kelola pemerintahan.

Ia menyoroti menurunnya kepercayaan publik akibat dugaan melemahnya integritas, meritokrasi, serta fungsi pengawasan dalam pemerintahan.

Menurut Sudirman, kondisi tersebut dapat memperlebar jarak antara kekuasaan dan legitimasi publik sehingga pemulihan kepercayaan masyarakat menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan.

Ekonom senior Universitas Indonesia, Prof Moh Ikhsan PhD, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum berada di ambang krisis. Namun, ia mengingatkan adanya kemiripan sejumlah gejala ekonomi dengan situasi menjelang krisis 1997–1998.

Ia menilai ancaman terbesar saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan potensi runtuhnya kredibilitas institusi negara di mata publik.

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah memperbaiki pola pengambilan kebijakan publik agar lebih terukur dan berbasis analisis dampak.

Menurutnya, kritik internasional sebaiknya dijadikan bahan evaluasi internal, bukan dianggap sebagai serangan atau teori konspirasi.

Peneliti senior BRIN, Prof Dr R Siti Zuhro, turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, hingga gejala sentralisasi kekuasaan.

Ia menilai proses kemunduran demokrasi sering terjadi secara perlahan sehingga dianggap normal oleh masyarakat.

Melalui forum tersebut, para pembicara sepakat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik dan ekonomi guna memperkuat institusi negara serta menjaga demokrasi tetap berjalan secara inklusif.*

(dh)

Panas! Giliran Unpad Kritik Presiden Jokowi Melalui Seruan Padjajaran