JAKARTA - Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan tren pemulihan.
Di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berlangsung, transaksi UMKM melalui platform e-commerce tercatat terus meningkat.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan hingga 30 Mei 2026, total transaksi UMKM di tiga provinsi tersebut mencapai 14.712.693 transaksi.Baca Juga:
Angka ini naik dari posisi awal Mei yang berada di 13.209.182 transaksi.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.
Selain menunjukkan daya adaptasi pelaku usaha kecil terhadap kondisi krisis, pertumbuhan transaksi juga mencerminkan pergerakan ekonomi rumah tangga penyintas di wilayah terdampak.
Secara rinci, Aceh mencatat 94.300 transaksi dengan 1.396 produk UMKM yang dipasarkan secara digital.
Sumatera Utara membukukan 11.093.689 transaksi dengan 631 produk, sementara Sumatera Barat mencatat 3.524.704 transaksi dari 101 produk UMKM.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Hingga akhir Mei, realisasi bantuan di Aceh mencapai Rp250,745 miliar dari total alokasi Rp254,440 miliar.
Di Sumatera Utara, penyaluran mencapai Rp56,615 miliar dari Rp62,900 miliar, sedangkan Sumatera Barat telah menerima Rp16,835 miliar dari total Rp17,740 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penguatan sektor UMKM menjadi bagian penting dari strategi pemulihan permanen yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Ia menyebut pemerintah menyiapkan dukungan pengembangan usaha mikro senilai sekitar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun bagi pelaku usaha terdampak, khususnya yang belum terjangkau layanan perbankan.
"Kurang lebih pengembangan usaha mikro sekitar Rp900 miliar sampai Rp1 triliun masuk dalam Renduk. Bantuan ini untuk pengembangan usaha mikro bagi mereka yang belum terakses perbankan. Targetnya sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun," kata Maman di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan penanganan bencana kini memasuki fase pemulihan permanen yang akan berlangsung hingga 2028.
Pada tahap ini, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama selain pembangunan infrastruktur dan hunian.
"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk," ujar Tito.*
(ad)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
