Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu, 3 Juni 2026.
Sahroni menegaskan Komisi III DPR mendukung penuh upaya penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
"Kami di Komisi III mendukung penuh langkah kejaksaan menindak tegas apabila terjadi korupsi di proyek MBG," kata Sahroni, Rabu.Baca Juga:
Ia menilai program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, besarnya anggaran yang dikelola membuat program tersebut memiliki potensi kerawanan terhadap praktik penyalahgunaan.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus bersikap tegas apabila menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program tersebut.
"MBG merupakan proyek yang sangat mulia dari pemerintah, namun karena dananya yang begitu besar, saya yakin sangat rawan sekali terjadi korupsi," ujarnya.
Sahroni juga menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan BGN sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program MBG.
Ia menyebut kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan awal.
"Langkah Presiden mengganti pimpinan BGN dan menginstruksikan kejaksaan untuk menggeledah kantor BGN menunjukkan keseriusan menjaga MBG berjalan di jalur yang benar," kata Sahroni.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan telah melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.
Namun, pihak Kejagung belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar penyidikan maupun barang bukti yang dicari.
Penggeledahan itu terjadi di tengah sorotan publik terhadap BGN setelah pemerintah merombak jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta sejumlah wakilnya, dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.*
(km/ad)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN