Perkuat Infrastruktur Pertanian dan Perairan, Bupati Batu Bara Kunjungi Kantor BBWS
MEDAN Dalam rangka memperkuat infrastruktur pertanian dan pengairan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melak
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut tidak perlu diberikan secara menyeluruh kepada seluruh anak.
Charles menegaskan, MBG seharusnya difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak dari keluarga rentan, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta kelompok ibu hamil dan menyusui.
"Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi," kata Charles, Senin (8/6/2026).Baca Juga:
Ia menilai kebijakan refocusing tersebut merupakan langkah yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, program MBG lebih tepat diposisikan sebagai intervensi gizi, bukan program universal.
Sebagai instrumen intervensi gizi, MBG disebut harus menyasar kelompok paling rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi gizi buruk tinggi.
Charles juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Dengan penajaman sasaran, ia menilai dampak program bisa lebih maksimal dan terukur.
"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG ke depan tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampaknya terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengumumkan kebijakan refocusing penerima manfaat MBG. Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut pihaknya tidak lagi mengejar jumlah penerima hingga puluhan juta orang, melainkan fokus pada kualitas layanan dan dampak gizi.
BGN menyatakan akan memprioritaskan kelompok paling rentan, seperti ibu hamil, balita, dan siswa sekolah dasar, dalam implementasi program tersebut ke depan.*
(k/dh)
MEDAN Dalam rangka memperkuat infrastruktur pertanian dan pengairan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Betrand Peto alias Onyo membantah tudingan pelecehan seksual dan kekerasan yang dilaporkan seorang perempuan berinisia
ENTERTAINMENT
BANJARMASIN Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan KMP Virgo Transport 8 tidak dalam kondisi kelebihan muatan saat menga
PERISTIWA
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI)
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan tali asih kepada 13 purna olahragawan berprestasi dalam peri
PEMERINTAHAN
BANDUNG Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi ijon proyek. Selain hukuman badan, majelis h
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengajukan gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp4,2 miliar kepada negara terkait proses hukum yang pe
NASIONAL
LANGKAT Longsor meluas di Dusun Tambunan B, Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi terse
PERISTIWA
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan gugatan praperadilan jilid V yang diajukan Roy Suryo terkait permoh
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mendesak Mahkamah Agung (MA) mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun
NASIONAL