Rencana Hibah Motor Listrik MBG untuk Guru Honorer di Daerah, DPR Setujui

JAKARTA - Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghibahkan kendaraan tersebut kepada guru honorer di berbagai daerah.

Langkah ini muncul setelah pengadaan motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai kritik dan kini menjadi bagian dari evaluasi, termasuk setelah sejumlah pejabat BGN tersangkut dugaan kasus korupsi.

Baca Juga:

• DPR hingga Kemenkeu Jadi Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini, 4.263 Personel Disiagakan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan mendukung wacana hibah tersebut.

Menurut dia, langkah itu dapat menjadi solusi agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli tidak terbengkalai.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).

Meski demikian, Yahya tetap menyoroti sejak awal pengadaan motor listrik tersebut dinilai tidak sesuai kebutuhan operasional SPPG.

Ia menilai aktivitas dapur MBG tidak memerlukan mobilitas tinggi.

"Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," kata Yahya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut motor listrik dan berbagai perangkat lain yang telah dibeli pada 2025 harus dimaksimalkan penggunaannya.

Ia menegaskan seluruh pengadaan berbasis APBN tidak boleh dibiarkan tidak terpakai.

"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Agustina juga menyebut evaluasi akan dilakukan terhadap berbagai pengadaan lain seperti perangkat teknologi informasi, CCTV, hingga perangkat digital yang sudah terlanjur dibeli.

Menurut dia, BGN akan menekan pengadaan baru pada 2026 agar lebih efisien.

"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," kata dia.

Di sisi lain, persoalan motor listrik MBG juga menyeruak setelah gudang penyimpanan di kawasan Sentul, Bogor, disegel Kejaksaan Agung pada 17 Juni 2026.

Penyegelan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan program MBG.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah aktivitas karyawan masih terlihat, meski akses ke dalam gudang dibatasi.

Ribuan motor listrik jenis trail dan skuter matik tampak masih tersusun di area penyimpanan.

"Paling di luar aja ya, gak bisa ke dalem," ucap salah satu pegawai kepada wartawan di lokasi.

Hingga kini, BGN menyatakan masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan pemanfaatan aset tersebut, termasuk opsi hibah kepada guru honorer.*

(tm/ad)

DPR hingga Kemenkeu Jadi Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini, 4.263 Personel Disiagakan

Polemik MBG: Jebakan Laboratorium Kemiskinan, Membangun Fondasi Kebahagiaan

Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Kecewa Ketua Komisi D DPRD Timbul Jaya Sibarani Tak Hadir dalam RDP

Kuliah Tinggi Tapi Sulit Kerja? Ini Penyebab Banyak Lulusan Jadi Pengangguran Terdidik

Mentan Amran Usulkan Menu MBG Sajikan Telur dan Ayam Tiga Kali Seminggu

Kejagung Jerat Tersangka Keenam Kasus Korupsi MBG, Fakta Baru Terungkap!