Bantah Keponakan Jadi Komisaris BUMN, Menteri PU Dody Hanggodo Buka Sayembara: Kalau Bisa Buktikan, Gue Kasih Umrah Sekeluarga

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang mengaitkan mutasi sejumlah pegawai di lingkungan kementeriannya dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang sempat menjadi perhatian publik.

Dody menegaskan, rotasi maupun mutasi pegawai merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan tidak berkaitan dengan persoalan kebocoran dokumen perjalanan tersebut.

Bantahan itu disampaikan Dody usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Baca Juga:

• 3 Menteri Turun Langsung ke Tanah Gayo, Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana

"Ah, enggak ada, enggak ada itu mah," kata Dody menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu tersebut.

Isu mutasi pegawai muncul setelah dokumen rencana perjalanan Menteri PU ke Amerika Serikat beredar di ruang publik.

Dalam dokumen tersebut tercantum agenda kunjungan Dody dalam rangka menghadiri kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 13–19 Juli 2026.

Dokumen itu juga mencantumkan nama istri dan anak Dody yang disebut ikut dalam perjalanan tersebut.

Informasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya mutasi pegawai yang berkaitan dengan beredarnya dokumen tersebut.

Namun Dody membantah dugaan itu. Menurut dia, mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi besar seperti Kementerian Pekerjaan Umum.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?" ujar Dody.

Ia meminta agar kebijakan internal kementerian tidak selalu dikaitkan dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.

Selain soal mutasi pegawai, Dody juga memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut keponakannya diangkat menjadi komisaris di salah satu perusahaan BUMN.

Sejumlah Investor Bidik Hilirisasi Migas Blok Andaman di KEK Arun, Pemerintah Aceh Siapkan Langkah Strategis

Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan Cari Negara Lain, Tidak Ada yang Melarang

Sebut BUMN Sumber Korupsi, Prabowo Ingatkan Koruptor: Hentikan! Kembalikan Kekayaan Rakyat

Pengangkatan Komisaris PT PP Jadi Sorotan, Samuel F. Silaen Dorong Transparansi dan Meritokrasi di BUMN

Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Prabowo Bongkar BUMN Strategis Nyaris Dijual ke Asing, Kini PT PAL hingga Garuda Mulai Bangkit