Dari Kenduri Diraja hingga Istana Maimun, Ini Komitmen Rico Waas Jaga Warisan Kesultanan Deli
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah membangun 3.000 titik air bersih di desa selama delapan bulan pertama 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses air bersih sekaligus memperkuat infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Juga, kita mencari dan membangun titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Tahun ini, di 8 bulan pertama tahun 2026, sudah 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI," kata Prabowo.Baca Juga:
Selain pembangunan titik air bersih, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar lainnya di desa, termasuk jembatan. Prabowo mengatakan TNI telah menyelesaikan pembangunan 2.500 jembatan desa sepanjang 2026.
Sementara itu, Polri disebut telah membangun sekitar 800 jembatan. Pemerintah menargetkan total 5.000 jembatan desa dapat diselesaikan hingga akhir 2026.
Prabowo menilai pembangunan infrastruktur desa penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak sektor perekonomian Indonesia bergantung pada aktivitas masyarakat di pedesaan.
"Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa: pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, perajin, perempuan kepala keluarga, dan anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung halaman," ujar Prabowo.
Ia mengatakan keberadaan jembatan yang memadai dapat memangkas waktu tempuh masyarakat ketika menuju sekolah, pasar, maupun pusat kegiatan ekonomi lainnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Prabowo menyebut saat ini sudah terdapat sekitar 10.000 koperasi yang beroperasi.
Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 3.300 koperasi yang dinilai beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi dapat beroperasi secara optimal hingga akhir 2026.
Menurut Prabowo, koperasi desa diharapkan dapat berperan sebagai off-taker atau pembeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat setempat. Dengan begitu, petani dan nelayan tidak berjalan sendiri dalam memasarkan hasil produksinya.
"Koperasi adalah alat agar petani tidak berjalan sendiri, nelayan juga tidak berusaha sendiri, dan desa memiliki daya tawar dan daya tarik ekonomi," katanya.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang w
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta telah disiapkan. Namun, pemerintah belum
EKONOMI
JAKARTA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkap bakal ada kejutan dalam formasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengukuhkan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sumatera Utara
PEMERINTAHAN
MEDAN Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,4 mengguncang wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (15/8/2026) petang. Ba
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung memantau gotong royong massal yang digelar serentak di 21 kecamatan dalam
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berujung ricuh pada Sabtu (15/8/2026). Kericu
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh sekaligus mediator perdamaian Aceh asal Finlandia, Juha Christensen, meminta semua pihak menghormati penggunaan bendera
POLITIK