Dari Kenduri Diraja hingga Istana Maimun, Ini Komitmen Rico Waas Jaga Warisan Kesultanan Deli
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) Juparizal dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Fahdiansyah sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam perkara yang terkait dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Selain Juparizal dan Fahdiansyah, KPK turut memeriksa Novianti selaku marketing dan Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera, Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Kemenhut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keempat saksi hadir dalam pemeriksaan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/8/2026).Baca Juga:
"Saksi saudara FHD, NOV, RAN, JUP hadir dalam pemeriksaan tersebut. Penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kemenhut dan pengembaliannya," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (15/8/2026).
KPK sebelumnya juga memanggil Petdri Utama selaku Kepala Cabang Pekanbaru PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Namun, saksi tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan.
"Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Penyidik akan jadwalkan ulang," ujar Budi.
Pemeriksaan para saksi tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby. KPK menetapkan Suhardiman sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekda Kuansing pada 1 Juli 2026.
Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga Suhardiman menerima suap berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai sekitar Rp2,05 miliar dari Zulkarnaen terkait proses seleksi calon Sekda Kuansing.
Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein sebelumnya menjelaskan bahwa Suhardiman meminta mobil tersebut kepada dua bawahannya sebagai syarat untuk menjadi Sekda melalui proses seleksi. Keduanya yakni Zulkarnaen yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Fahdiansyah yang berstatus Asisten I Pemkab Kuansing sekaligus Plt Sekda.
Zulkarnaen kemudian membeli mobil tersebut dengan bantuan Ardiles sebagai pihak yang mengajukan fasilitas kredit.
"Pembelian dilakukan secara kredit atau 'mencicil' senilai Rp46,5 juta per bulan, dengan tenor 5 tahun," kata Taufik.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang w
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta telah disiapkan. Namun, pemerintah belum
EKONOMI
JAKARTA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkap bakal ada kejutan dalam formasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengukuhkan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sumatera Utara
PEMERINTAHAN
MEDAN Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,4 mengguncang wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (15/8/2026) petang. Ba
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung memantau gotong royong massal yang digelar serentak di 21 kecamatan dalam
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berujung ricuh pada Sabtu (15/8/2026). Kericu
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh sekaligus mediator perdamaian Aceh asal Finlandia, Juha Christensen, meminta semua pihak menghormati penggunaan bendera
POLITIK