Pemkab Aceh Barat Siapkan Rp7,3 Miliar untuk Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

ACEH BARAT — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp7,3 miliar untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur mendesak di Kecamatan Pante Ceureumen.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan tanggul, perbaikan Jembatan Gantung Sanggai–Jambak, serta pembangunan kembali Kantor Desa Jambak.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak sebelum memasuki puncak musim hujan.

Baca Juga:

• Usai Kericuhan Hari Damai Aceh, KSP Dudung: Hanya Oknum, Rakyat Aceh Tetap NKRI

Pemerintah daerah juga perlu memastikan perlindungan kawasan bantaran sungai agar tidak kembali terdampak luapan air.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk membangun tanggul bronjong di lima titik. Pekerjaan itu kini telah memasuki tahap tender.

Pembangunan lima titik tanggul tersebut melanjutkan penanganan empat dari total 15 titik kritis bantaran sungai yang sebelumnya telah dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh dengan nilai pekerjaan sekitar Rp12 miliar.

Dengan empat titik yang telah ditangani BWS Aceh dan lima titik yang disiapkan melalui TKD, masih terdapat enam titik kritis yang belum memiliki kepastian pembiayaan.

Titik-titik tersebut perlu segera dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya agar perlindungan bantaran sungai dapat tersambung secara menyeluruh.

Penanganan bantaran sungai dinilai mendesak karena SD Negeri Alue Lhok dan SMP Negeri 3 Pante Ceureumen berada di kawasan yang terancam pengikisan tebing.

Bencana sebelumnya menyebabkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan berat.

Selain itu, dua rumah dinas guru, ruang guru, perpustakaan, serta fasilitas mandi, cuci, kakus hanyut.

Lahan untuk relokasi sekolah telah tersedia melalui hibah masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan pembangunan sekolah baru segera ditindaklanjuti.

Pembangunan sekolah relokasi berpotensi mendapatkan dukungan sekitar Rp1,5 miliar dari Ekspedisi Kita Bisa.

Pemerintah daerah perlu menyinkronkan rencana anggaran biaya dengan dukungan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Dengan sinkronisasi tersebut, dana TKD dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang belum memperoleh pembiayaan.

Selain tanggul dan sekolah, Pemkab Aceh Barat mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai–Jambak.

Jembatan dengan panjang kurang lebih 100 meter tersebut mengalami kerusakan pada bentang dan lantainya. Namun, struktur portal utama jembatan masih berdiri.

Sebelum pembangunan dilakukan, desain jembatan perlu diverifikasi kembali agar mampu menghadapi debit banjir maksimum dan tetap aman digunakan masyarakat.

Jembatan tersebut memiliki fungsi penting sebagai akses penghubung masyarakat di wilayah Sanggai dan Jambak.

Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan sekitar Rp300 juta untuk pembangunan kembali Kantor Desa Jambak di lokasi baru.

Lahan pembangunan telah dibersihkan. Kantor desa sebelumnya roboh dan sebagian strukturnya hanyut akibat bencana.

Kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi kepada masyarakat terganggu.

Percepatan pembangunan kantor desa diperlukan agar pelayanan pemerintahan dan administrasi masyarakat dapat kembali berjalan secara layak.

Persoalan lain yang masih harus ditangani adalah kerusakan sekitar 46 hektare lahan sawah yang tertimbun endapan pasir.

Pemulihan lahan pertanian tersebut tidak cukup hanya dengan membersihkan sedimen. Permukaan sawah kini berada lebih tinggi daripada sumber air dan saluran irigasi.

Kondisi itu membuat air tidak dapat mengalir secara gravitasi. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut dapat mengancam keberlanjutan penghidupan para petani.

"Tantangan terberat saat ini berada pada pemulihan sektor ketahanan pangan. Lahan sawah seluas 46 hektare membutuhkan solusi mekanis atau sistem irigasi baru akibat perubahan kontur pascabencana," tulis Laksma TNI Nouldy Tangka, Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam laporan kegiatannya.

Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengkaji penyediaan sumur bor, pompa air, atau alat berat.

Sementara itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Aceh diperlukan untuk menangani enam titik tanggul yang masih belum memperoleh kepastian pembiayaan.

Penanganan sejumlah infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan Aceh Barat pascabencana.

Selain memperbaiki fasilitas umum, pemerintah perlu memastikan infrastruktur yang dibangun mampu menghadapi risiko bencana dan mendukung kembali aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.* (ad)

Usai Kericuhan Hari Damai Aceh, KSP Dudung: Hanya Oknum, Rakyat Aceh Tetap NKRI

Korban Gempa M7 NTT Bertambah, 68 Meninggal dan 213 Luka-luka

Syarat “Good Looking” di Lowongan Kerja Bakal Dihapus, Ini Aturan Baru yang Disiapkan Pemerintah

Gubernur Aceh Mualem Absen di Upacara HUT RI, Ada Apa?

Bobby Hubungi Wali Kota Pematangsiantar Usai Temukan Mobil Dinas Dipakai Pejabat untuk Antar Anak

Surat Terbuka untuk Presiden: Enam Bulan Usai Kebakaran, Pedagang Pasar Kaloko Buton Masih Menanti Bantuan Modal