Ditekan Publik hingga Istana, DPR Akhirnya Pasang Target RUU Perampasan Aset Ketok Palu Akhir 2026

"Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum itu untuk disegerakan, tetapi karena ini usul inisiatif DPR kami menunggu, ya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Supratman mengatakan pemerintah belum memberikan penilaian terhadap substansi draf RUU karena masih menunggu proses pembahasan di DPR. Pemerintah nantinya akan menyampaikan sikap dan membahas rancangan tersebut bersama DPR.

"Saya belum mau berkomentar substansinya karena pemerintah pasti punya sikap tersendiri karena arahan Bapak Presiden kan jelas kepada kami, tetapi kami menunggu dulu usul inisiatif DPR, kemudian pemerintah akan membahasnya secara bersama-sama," ujarnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset kini menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana. DPR memastikan proses legislasi tetap berjalan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat serta prinsip kehati-hatian.* (an/dh)

"Sound Horeg Sampai Tengah Malam, Kantor DPRD Diacak-acak," Warga Pati Curhat ke DPR, Plt Bupati Bakal Dipanggil

KSPSI Ancam Bongkar Parpol yang Tak Serius Bahas RUU Ketenagakerjaan

Lebih Rumit dari KUHAP, DPR Kebut RUU Perampasan Aset lewat RDPU 2-3 Kali Seminggu

RAPBN 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun, Bobby Nasution: Jadi Pedoman Pembangunan Sumut ke Depan

Wamenkum Bocorkan 2 Kategori Penerima Dwi Kewarganegaraan: Atlet hingga Ahli Teknologi

Tak Perlu Pilih Antara Dunia dan Tanah Air: Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Selektif untuk Diaspora Berbakat