Ditekan Publik hingga Istana, DPR Akhirnya Pasang Target RUU Perampasan Aset Ketok Palu Akhir 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih berjalan di Komisi III DPR. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang mendesak agar regulasi tersebut segera disahkan.

Sari mengatakan Komisi III masih menghimpun masukan dari berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapat ruang dalam proses penyusunan aturan.

"Untuk percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini di Komisi III memang mereka sedang mendengarkan dari banyak RDPU untuk meaningful participation (partisipasi bermakna)," kata Sari di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• "Sound Horeg Sampai Tengah Malam, Kantor DPRD Diacak-acak," Warga Pati Curhat ke DPR, Plt Bupati Bakal Dipanggil

Menurut Sari, pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan kehati-hatian karena terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai kompleks. DPR ingin memastikan aturan yang dihasilkan dapat berlaku secara adil dan tidak disalahgunakan.

"Bukan diperlambat, tidak; tetapi lebih kepada kehati-hatian sehingga ketika undang-undang ini jadi jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Forum Komunikasi Rakyat Pati melakukan audiensi dengan pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Selain itu, aspirasi yang disampaikan mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kawasan ekonomi strategis serta pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat.

RUU Perampasan Aset saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Draf aturan tersebut sedang dibahas oleh Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai pada akhir 2026. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang.

"Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang," kata Habiburokhman, Selasa (18/8/2026).

Habiburokhman menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibanding sejumlah undang-undang lain karena konsep dan rancangan regulasi tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia.

Pemerintah juga mendorong agar pembahasan regulasi tersebut segera diselesaikan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pengesahan RUU Perampasan Aset dipercepat.

"Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum itu untuk disegerakan, tetapi karena ini usul inisiatif DPR kami menunggu, ya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Supratman mengatakan pemerintah belum memberikan penilaian terhadap substansi draf RUU karena masih menunggu proses pembahasan di DPR. Pemerintah nantinya akan menyampaikan sikap dan membahas rancangan tersebut bersama DPR.

"Saya belum mau berkomentar substansinya karena pemerintah pasti punya sikap tersendiri karena arahan Bapak Presiden kan jelas kepada kami, tetapi kami menunggu dulu usul inisiatif DPR, kemudian pemerintah akan membahasnya secara bersama-sama," ujarnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset kini menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana. DPR memastikan proses legislasi tetap berjalan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat serta prinsip kehati-hatian.* (an/dh)

"Sound Horeg Sampai Tengah Malam, Kantor DPRD Diacak-acak," Warga Pati Curhat ke DPR, Plt Bupati Bakal Dipanggil

KSPSI Ancam Bongkar Parpol yang Tak Serius Bahas RUU Ketenagakerjaan

Lebih Rumit dari KUHAP, DPR Kebut RUU Perampasan Aset lewat RDPU 2-3 Kali Seminggu

RAPBN 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun, Bobby Nasution: Jadi Pedoman Pembangunan Sumut ke Depan

Wamenkum Bocorkan 2 Kategori Penerima Dwi Kewarganegaraan: Atlet hingga Ahli Teknologi

Tak Perlu Pilih Antara Dunia dan Tanah Air: Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Selektif untuk Diaspora Berbakat