Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
IKA FDK UIN SU Medan juga mengingatkan agar pembentukan wadah alumni tidak justru menimbulkan dualisme organisasi maupun konflik internal.
"Jangan sampai niat membangun silaturahmi alumni justru melahirkan dualisme dan konflik internal. Kalau konflik internal berkembang, tentu bisa berdampak terhadap hubungan kelembagaan dan citra UIN Sumatera Utara di mata publik," tegasnya.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, IKA FDK UIN SU Medan meminta Rektor UIN SU meninjau kembali dan membatalkan rencana pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan.
Mereka juga mendorong penyusunan regulasi yang jelas mengenai mekanisme pembentukan, pemilihan, dan pengangkatan kepengurusan organisasi alumni UIN SU.
Regulasi tersebut diharapkan disusun melalui dialog dan musyawarah dengan melibatkan unsur alumni secara luas.
Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan maupun dualisme organisasi alumni.
"Rektor memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan keluarga besar UIN SU. Karena itu, kami berharap kebijakan terkait alumni dilakukan melalui dialog, musyawarah dan mekanisme yang dapat diterima bersama," pungkas Parulian.
IKA FDK UIN SU Medan juga menilai marwah organisasi alumni perlu dijaga melalui regulasi yang konsisten dan berlaku secara periodik.
Mereka berpandangan pergantian rektor tidak semestinya secara otomatis diikuti dengan perubahan nama atau bentuk organisasi alumni.
Menurut IKA FDK, persoalan tersebut berkaitan dengan konsistensi kelembagaan dan integritas organisasi alumni.
Karena itu, IKA FDK berharap Rektor UIN SU dapat berada pada posisi netral dan menempatkan organisasi alumni sebagai wadah formal yang memiliki mekanisme serta aturan yang jelas di lingkungan UIN Sumatera Utara.
Diskusi tersebut sekaligus menjadi dasar sikap IKA FDK UIN SU Medan untuk mendorong tata kelola organisasi alumni yang lebih terbuka, demokratis, representatif, serta memperkuat hubungan antara alumni dan almamater.* (ad)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL