JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mengalami pergantian pimpinan dari Dadan Hindayana, Nanik Sudaryati Deyang, hingga Sudaryono. Perubahan pendekatan tersebut mencakup penertiban dapur, efisiensi anggaran, pengawasan kualitas makanan, hingga pemutakhiran data penerima manfaat.
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pengelolaan MBG menjadi sorotan karena program tersebut menyangkut pemenuhan gizi masyarakat sekaligus penggunaan anggaran negara dalam skala besar.
Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai terdapat perbedaan pendekatan dalam pengelolaan BGN di bawah tiga pimpinan tersebut.Baca Juga:
Menurut Agustinus, Dadan berfokus membangun fondasi dan memperluas cakupan program MBG. Namun, ia menilai transparansi dan akuntabilitas pada masa tersebut masih perlu diperbaiki.
"Di era Sudaryono, mulai bergerak ke arah efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas dan juga menertibkan SPPG," kata Agustinus, Minggu (11/10/2026).
Sementara itu, masa kepemimpinan Nanik yang berlangsung sekitar dua bulan dinilai belum cukup panjang untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakannya secara menyeluruh.
BGN Tertibkan Ribuan Dapur MBG
Perubahan pengelolaan MBG terlihat dari pengetatan persyaratan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni unit yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan dalam program tersebut.
Pada September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga memutakhirkan data penerima manfaat dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG.
Selain itu, BGN mulai menguji coba model penyajian makanan secara prasmanan di sejumlah sekolah dan wilayah.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menilai, pada masa awal pelaksanaan MBG, upaya mengejar target penerima manfaat belum sepenuhnya diimbangi pengawasan terhadap kesiapan dapur penyedia makanan.
Ia menyoroti adanya SPPG yang disebut memperoleh persetujuan meskipun belum memenuhi persyaratan fasilitas, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem drainase, dan standar higiene sanitasi.
Menurut Irma, kelemahan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan operasional dapur juga dapat membuka celah penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk persoalan keamanan makanan.
LAMPUNG SELATAN TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama unsur keamanan pelabuhan menggagalkan dugaan pengiriman 4.364 cartridge liquid vape y
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Indonesia bersama negaranegara ASEAN memperkuat kerja sama pengembangan koperasi pertanian untuk mendukung swasembada pangan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen mengkritik arah penyelenggaraan negara yang dinilainya perlu lebih berfokus pada penyelesaian p
NASIONAL
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Logistik Polda Aceh Tahun Anggaran
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) yang mendesak DPR RI menggunaka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 se
POLITIK
DELI SERDANG Warga mendukung penggerebekan sarang narkoba oleh tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI di kawasan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golka
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) KORPRI Kabupaten Asahan Tahun 2
OLAHRAGA
MEDAN Tim gabungan Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggelar razia di tempat hiburan malam Diskotek Raeye,
HUKUM DAN KRIMINAL
