Alasan KPK Tak Gunakan Pasal Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa pencairan DSP memiliki mekanisme yang fleksibel, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ada sejumlah kondisi yang menjadi dasar pencairan dana tersebut, antara lain penetapan status keadaan darurat bencana oleh pemerintah sesuai kewenangannya, penetapan status keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana yang berdampak berdasarkan ketentuan BNPB, serta kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Dalam penyidikan ini, KPK membagi penanganan perkara ke dalam dua klaster. Sejumlah nama yang disebut dalam perkara tersebut meliputi Gery Prasetiawan, Syifa Nrika Ghifarian, Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, dan Richard Erlangga.

KPK masih mendalami dugaan penyimpangan penggunaan dana kebencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan perkara tersebut.

Penentuan pasal dalam tahap awal penyidikan tidak dengan sendirinya menjadi keputusan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana para tersangka. Proses hukum masih berjalan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, kecukupan alat bukti, dan peran setiap pihak yang diduga terlibat.* (d/dh)

Duga Ada Keterlibatan TNI Aktif di Kasus BNPB, KPK Bakal Menyurati Panglima TNI

KPK Beberkan 4 Fakta Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB: Suap, Geledah Kantor, Hingga Pembelian Saham

Penampakan Tong Biru Berisi Rp 934 Juta yang Disita KPK dari OTT Bupati Klaten

Miris! Dana BNPB Korban Gempa NTT dan Karhutla Diduga Dikorupsi Rp 4,4 Miliar Plus Emas

Selain Bupati Klaten Hamenang, Kepala BPK Jateng Juga Jadi Tersangka Suap Pengondisian Audit

Bupati Klaten Hamenang Diduga Terima Rp4,3 Miliar dari Fee Proyek hingga Setoran Rutin, Sebagian Uang untuk Bayar Utang Pilkada