Dukung Ide Luhut Perbarui Aturan Korupsi, Yusril Buka Suara: Biar Pejabat Tak Takut Ambil Keputusan

Luhut berpendapat bahwa konvensi internasional tersebut memberikan perhatian pada penyuapan dan tidak mendefinisikan korupsi semata-mata berdasarkan kerugian negara. Ia menilai risiko kerugian dalam kegiatan bisnis perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi agar pengelolaan perusahaan, termasuk BUMN, tidak terhambat oleh kekhawatiran terhadap risiko hukum.

Usulan tersebut memunculkan pembahasan mengenai perlunya penyesuaian hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, perubahan definisi maupun unsur tindak pidana korupsi harus melalui proses legislasi dan kajian hukum yang cermat sebelum dapat diterapkan.* (k/dh)

Tolak Mentah-mentah Wacana Luhut, Pimpinan KPK Buka Suara: Koruptor Nanti Bebas Tak Bisa Dituntut

Usulan Kerugian Negara Bukan Korupsi Ramai Disorot, Luhut Beri Penjelasan Baru

Soroti Unsur Kerugian Negara, Luhut Minta Prabowo Ubah Definisi Korupsi di Indonesia

PLN Punya Dirut Baru! Suroso Isnandar Gantikan Darmawan Prasodjo

Polemik Pasal PKPU Gibran Memanas, Doli Kurnia dan Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari Saling Sindir

APMPEMUS Demo di Kantor Danantara, Tuntut Dirut PTPN IV PalmCo Jatmiko Krisna Santosa Dicopot