KPK Temukan Pemangkasan Anggaran MBG, Istana Klarifikasi

JAKARTA -Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menanggapi laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu.

Hasan meminta laporan tersebut dilengkapi dengan lokasi dan waktu kejadian agar pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dapat segera melakukan verifikasi di lapangan.

"Harus ada informasi yang jelas tentang di mana dan kapan hal ini terjadi. Ini penting untuk memverifikasi apakah ada pemangkasan atau tidak," kata Hasan, pada Sabtu (8/3/2025).

Hasan menegaskan bahwa laporan yang diterima KPK masih bersifat informasi awal yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Hasan juga menjelaskan bahwa anggaran MBG memang bervariasi antara daerah, tergantung pada harga bahan pokok lokal.

Ia menyebutkan bahwa rata-rata anggaran MBG di Indonesia barat adalah Rp10 ribu, namun di daerah seperti Kepulauan Mentawai, angka tersebut bisa mencapai Rp14 ribu, sementara di Puncak Jaya anggarannya bisa mencapai Rp41.000.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap program MBG yang memiliki anggaran besar.

Ia menyoroti potensi kecurangan dan eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pentingnya lokasi SPPG yang strategis untuk memastikan makanan sampai dalam kondisi yang layak konsumsi.

Setyo juga menyarankan agar pengawasan melibatkan masyarakat dan teknologi untuk memastikan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan anggaran di daerah.

(tb/a)