Tanpa Dana Pemerintah, Dari Mana Sumber Dana Pembangunan Museum Marsinah Senilai Rp3,8 Miliar?
NGANJUK Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan pembangunan Museum Ibu Marsinah dan Rumah S
NASIONAL
JAKARTA – FIFA resmi menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Federasi Sepakbola Israel (IFA) setelah menerima aduan dari Federasi Sepakbola Palestina (PFA).
Keputusan ini mencakup denda besar, peringatan keras, dan kewajiban sosial yang harus dipatuhi oleh Israel, dengan tujuan untuk menanggapi isu diskriminasi terhadap pemain Palestina.
Menurut laporan yang dikutip dari Aljazeera pada Jumat (20/3), FIFA memberikan tiga hukuman kepada IFA.Baca Juga:
Yang pertama adalah denda sebesar 150.000 Franc Swiss, atau sekitar Rp3,2 miliar.
Sanksi kedua berupa peringatan resmi kepada IFA, sementara yang ketiga mewajibkan Israel untuk memasang spanduk bertuliskan "Football Unites the World – No to Discrimination" di sisi logo Federasi Sepakbola Israel setiap kali Timnas Israel berlaga di kandang dalam pertandingan FIFA A Match.
Sanksi ini muncul setelah FIFA menerima laporan dari PFA yang menuduh adanya diskriminasi terhadap pemain-pemain Palestina yang berlaga di wilayah Tepi Barat.
Komisi Disiplin FIFA melaporkan bahwa IFA sama sekali tidak memberikan respons atas aduan yang diajukan oleh PFA, sehingga FIFA terpaksa mengambil langkah tegas.
"FIFA meminta Israel untuk mematuhi arahan tersebut, dengan memasang spanduk besar yang mengusung pesan penting mengenai kesetaraan dan anti-diskriminasi," ungkap FIFA dalam pernyataan resmi mereka.
Sanksi ini menjadi sorotan global karena telah menimbulkan pertanyaan terkait standar yang diterapkan oleh FIFA, terutama dibandingkan dengan keputusan yang diambil terkait dengan Rusia.
Langkah FIFA ini memunculkan pertanyaan mengapa Israel tidak diberikan sanksi yang lebih berat, seperti yang diterima Rusia pada 2022.
Ketika Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina, FIFA langsung membekukan seluruh aktivitas sepakbola Rusia di level internasional, termasuk tim nasional dan klub-klub mereka.
Hingga kini, tim nasional Rusia dan klub-klub mereka masih absen dari kompetisi internasional.
Namun, FIFA tidak menerapkan langkah serupa kepada Israel meski situasi politik dan kemanusiaan di Palestina telah lama memicu kontroversi.
Timnas Israel tetap diperbolehkan berlaga di Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa dan Piala Eropa, dan klub-klub Israel tetap berkompetisi di ajang Eropa.
Keputusan ini pun menimbulkan perdebatan sengit mengenai keberpihakan FIFA terhadap isu-isu politik di luar sepakbola.
Apakah FIFA masih berlaku adil dalam menegakkan sanksi terhadap negara-negara yang terlibat dalam konflik militer dan pelanggaran hak asasi manusia?
Standar ganda FIFA dalam kasus ini menjadi perbincangan hangat, terutama bagi pihak-pihak yang melihat adanya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap Israel dibandingkan dengan Rusia.
Banyak yang menantikan langkah lanjutan yang akan diambil FIFA, apakah ini akan menjadi perubahan besar dalam pendekatan mereka terhadap negara-negara yang terlibat dalam konflik geopolitik.
Hingga saat ini, banyak pihak yang bertanya-tanya, sampai kapan FIFA akan terus mempertahankan standar ganda yang terlihat jelas dalam keputusan-keputusan sanksi mereka.*
(oz/ad)
NGANJUK Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan pembangunan Museum Ibu Marsinah dan Rumah S
NASIONAL
PONTIANAK SMAN 1 Sambas menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Ka
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status ibu kota negara masih bera
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompo
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan melakukan pengawasan intensif terhadap penanganan kasus Kepala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah memiliki 1.376 Satuan Pe
NASIONAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Roy Suryo mengaku menghormati langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Ketua Umum Yayasan Bela Ibu Pertiwi Indonesia (BIPI), Alan Pane, S.Tr.BD, SH, CPA, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana penghapusan sejumlah program studi perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri mendapat sorotan
PENDIDIKAN