Polisi Ungkap Perampokan Toko Emas di Tapaktuan dalam 24 Jam, Pelaku Oknum Anggota Polri
TAPAKTUAN Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 mendapat perhatian dari tokoh masyarakat dan pengamat sepak bola Sumatera Utara, Amiruddin.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan berkembang menjadi saling tuding antarpihak.
Baca Juga:Menurut Amiruddin, narasi yang menyebut Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak berkomitmen mendukung penyelenggaraan turnamen perlu disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," kata Amiruddin, Rabu, 3 Juni 2026.
Mantan Ketua DPRD Medan periode 2009-2014 itu mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang menjadi landasan apabila pembiayaan hotel peserta memang dianggap sebagai kewajiban pemerintah daerah.
Menurut dia, tudingan mengenai ketidakpatuhan terhadap komitmen tidak dapat dibenarkan apabila komitmen tersebut tidak pernah dituangkan dalam kesepakatan resmi yang dapat diketahui publik.
"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," ujarnya.
Amiruddin juga menyoroti munculnya anggapan bahwa pihak penyelenggara harus mengambil alih pembiayaan karena pemerintah daerah tidak memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, fokus utama yang perlu dievaluasi justru menyangkut aspek perencanaan dan penganggaran kegiatan sejak awal.
"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" katanya.
Ia menilai persoalan yang muncul menjelang atau saat turnamen berlangsung menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan, mitigasi risiko, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.
TAPAKTUAN Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Pemerintah Aceh meraih tiga penghargaan dalam ajang Forum Pemred Multimedia Award 2026 yang digelar di Hotel Alana, Yogyakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan ke
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, kembali mengajukan gugatan p
NASIONAL
MAKASSAR Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek strategis nasional Blok Masela resmi memasuki t
EKONOMI
NEW YORK Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina, pada Senin (20/7/2026) di
OLAHRAGA
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memicu banjir setelah t
PERISTIWA
JAKARTA Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengkritik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, meluncurkan sejumlah program prioritas saat melakukan kunjungan kerja ke Keca
PEMERINTAHAN