JAKARTA – Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru.
Parlemen Eropa ikut turun tangan dengan meminta adanya penyelidikan terhadap proses pengambilan keputusan FIFA yang dinilai menimbulkan tanda tanya.
Sejumlah anggota Parlemen Eropa pada Selasa (7/7/2026) meluncurkan inisiatif yang menyerukan penyelidikan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino.Baca Juga:
Mereka ingin mengetahui apakah tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki pengaruh terhadap keputusan FIFA mencabut skorsing Balogun.
Dikutip dari Euronews, surat tersebut ditujukan kepada 27 asosiasi sepak bola anggota Uni Eropa.
Para anggota parlemen meminta organisasi sepak bola Eropa tersebut mengambil langkah resmi dengan mendorong FIFA membuka penyelidikan terkait mekanisme keputusan dalam kasus Balogun.
"Kami merasa bahwa sudah saatnya Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang semuanya merupakan asosiasi anggota FIFA, untuk turun tangan dan meminta FIFA untuk menyelidiki proses pengambilan keputusan (dalam kasus Balogun)," demikian bunyi isi surat tersebut.
Polemik Kartu Merah Balogun
Kasus ini bermula ketika Folarin Balogun mendapat kartu merah dalam pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina pekan lalu.
Berdasarkan aturan kompetisi, kartu merah biasanya membuat pemain otomatis menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan.
Kondisi tersebut membuat Balogun seharusnya tidak dapat tampil ketika Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar.
Namun, FIFA kemudian menangguhkan hukuman tersebut melalui mekanisme aturan yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam ajang Piala Dunia.
Keputusan itu langsung menuai perhatian setelah Presiden Donald Trump mengakui telah melakukan komunikasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino terkait kartu merah Balogun.
Trump menyebut hukuman tersebut tidak adil, tetapi menegaskan dirinya tidak meminta imbalan apa pun dari komunikasi tersebut.
Setelah keputusan FIFA keluar, Trump menyampaikan apresiasi kepada Infantino atas pencabutan skorsing tersebut.
Sementara itu, Infantino menyatakan dirinya telah menjelaskan kepada Trump bahwa badan disiplin FIFA memiliki kewenangan independen dalam mengambil keputusan.
UEFA dan Belgia Pertanyakan Keputusan FIFA
Keputusan FIFA mencabut hukuman Balogun memicu reaksi keras dari sejumlah pihak di Eropa.
UEFA menyebut keputusan tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dibenarkan.
Federasi Sepak Bola Belgia juga mengajukan protes resmi terkait kelayakan Balogun untuk tampil dalam pertandingan melawan Belgia.
Selain itu, Komisaris Eropa Glenn Micallef turut menyampaikan kritik dan menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang keliru.
Parlemen Eropa Soroti Netralitas FIFA
Surat yang digagas oleh anggota Parlemen Eropa Barry Andrews dari kelompok Renew Europe, serta Lara Wolters dan Niels Fuglsang dari kelompok Sosialis dan Demokrat, saat ini masih beredar untuk mengumpulkan dukungan tanda tangan dari anggota parlemen lainnya.
Dalam surat tersebut, anggota parlemen meminta agar asosiasi sepak bola Eropa memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap pejabat tinggi FIFA apabila ditemukan pelanggaran terkait prinsip netralitas politik.
"Mendesak asosiasi sepak bola untuk memastikan bahwa para pejabat senior FIFA dimintai pertanggungjawaban jika ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka melanggar aturan tentang netralitas politik," tulis surat tersebut.
Mereka juga mengingat kembali surat sebelumnya yang ditandatangani oleh 50 anggota Parlemen Eropa terkait permintaan penyelidikan atas pemberian penghargaan perdamaian FIFA kepada Presiden Donald Trump.
Hingga kini, FIFA belum memberikan keputusan akhir terkait desakan penyelidikan tersebut.
Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian karena menyangkut isu independensi badan sepak bola dunia dan hubungan antara olahraga dengan kepentingan politik.* (km/ad)
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop beris
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru. P
OLAHRAGA
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
