Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
Dalam konteks ini, energi nuklir memiliki ruang untuk dikembangkan sejajar dengan EBT lainnya, selama memenuhi prinsip kehati-hatian, keselamatan, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Pada akhirnya, transisi energi menuntut pendekatan kebijakan yang berbasis bukti, realistis, dan inklusif. Indonesia tidak dapat menggantungkan sistem energinya pada satu sumber energi tunggal.
Energi surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir perlu diposisikan sebagai bagian dari satu kerangka kebijakan energi nasional yang saling melengkapi.
Kehadiran aktor industri seperti PT ThorCon Power Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika tersebut, yakni memperluas pilihan teknologi energi bersih yang berorientasi jangka panjang.
Apabila dirancang dengan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang efektif, PLTN berpotensi berfungsi tidak hanya sebagai sumber energi rendah karbon, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan kedaulatan energi nasional.*
*) Penulis adalah Kepala KBO Babel, dan Wakil Ketua Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber/PJS Babel
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK