Kejaksaan Kembalikan Tiga Aset PT KAI Senilai Rp55,8 Miliar di Medan
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Dedi Arman.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini sedang menggodok proses mengembalikan periset (peneliti, perekayasa dan jabatan fungsional lainnya) ke daerah yang direncanakan berlaku awal Januari 2026.
Kebijakan sentralisasi ribuan periset BRIN wajib berkantor di Jabodetabek yang berlaku sejak 2 Januari 2025 banyak mendapat kritikan.Baca Juga:
BRIN menjauhkan perisetnya dari lokasi riset, menjauhkan periset dari masyarakat yang jadi sumber riset. Kreatifitas periset yang sebelumnya mengabdi di seluruh nusantara dari Aceh sampai Papua terkungkung setelah wajib berkantor di homebase Jabodetabek.
Namun, mengembalikan periset BRIN ke daerah punya tantangan tersendiri. BRIN sebelumnya telah membuat kebijakan yang blunder. Tanpa ada kajian, dengan terburu-buru menyerahkan sejumlah asetnya di daerah ke Kementerian/Lembaga (K/L) lain.
Sebagai contoh, ada delapan Gedung BRIN di sejumlah wilayah diserahkan ke Kementerian Kebudayaan. Ada juga aset yang diserahkan ke Kementerian Imigrasi dan kementerian lain. Kebijakan melepas aset menjadi menjadi bumerang.
BRIN sekarang harus memutar otak untuk mencari lokasi kantor baru jika periset dikembalikan ke daerah.
Kebijakan Jangan Mempersulit
BRIN terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang saat ini memiliki 13 ribuan sumber daya manusia (SDM).
BRIN terbentuk dari empat entitas, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan periset dari 34 Kementerian dan lembaga.
BRIN menjadi wadah tunggal tempat bernaungnya periset di Indonesia. Pada empat tahun pertama berdiri, periset BRIN tersebar diseluruh wilayah nusantara. Barulah per 2 Januari 2025, seluruh SDM BRIN wajib berkantor (homebase) di Jabodetabek.
Meski mendapat protes, kebijakan sentralisasi periset ke Jabodetabek tetap berjalan. Siapa yang menolak, BRIN memberikan pilihan yang mudah agar keluar dari BRIN.
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Pemkab Rejang Lebong, B
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan lima tersangka terkait dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan
NASIONAL
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Mahasiswa Universitas Aufa Royhan menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) d
PENDIDIKAN
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan eks perkebunan milik PTPN kepada pengembang properti kembali digelar di Pengadila
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menawarkan akses bebas hambatan melintasi Selat Ho
INTERNASIONAL