Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Blockchain, Virtual Reality (VR), Robotika, analisis data canggih, dan kecerdasan manusia yang terpusat.
6. Tren Teknologi Utama Saat Ini, AI dan Machine Learning
Sistem cerdas yang meniru kognisi manusia. Evolusi ini menunjukkan pergeseran dari teknologi yang membantu fisik manusia menjadi teknologi yang membantu kognisi manusia (kecerdasan).
Ketika teknologi menguasai manusia maka manusia harus Bersiap-siap menghadapi dan antisipasi.
Sebagai menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, saya menyiapkan hukum HAM progresif untuk menjaga kedigdayaan, harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi.
Ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan yakni:
1. Neuro-rights law (hukum neuro-rights) adalah prinsip etika, hukum, dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi neuroteknologi yang canggih.
Ini merupakan pengembangan hak asasi manusia untuk menjamin privasi mental, identitas pribadi, dan kehendak bebas individu di era AI dan neuroteknologi.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai neuro-rights law: tujuan utamanya adalah melindungi privasi pikiran, mencegah manipulasi otak, dan memastikan penggunaan teknologi saraf yang etis.
Kita mesti dan harus menghadirkan Hukum HAM ini karena teknologi pembacaan otak (seperti MRI, fMRI, EEG) dan antarmuka otak-komputer semakin mampu membaca, memanipulasi, atau merekam aktivitas mental.
Beberapa negara mulai mengadopsi prinsip ini, termasuk inisiatif untuk menjadikannya hak asasi manusia baru untuk melindungi martabat manusia.
Neuro-rights dianggap sebagai perluasan dari hak asasi manusia yang sudah ada untuk mengatasi risiko spesifik dari kemajuan pesat neuroteknologi.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL