Dalam konteks tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset seharusnya tidak berhenti pada perdebatan pembentukan lembaga baru.
Persoalan utama selama ini sebenarnya bukan ketiadaan lembaga, tetapi lemahnya integrasi sistem pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Pengelolaan aset masih tersebar di berbagai instansi sehingga menimbulkan ego sektoral, birokrasi panjang, dan lambannya pengambilan keputusan dalam pengamanan maupun pelelangan aset.
Akibatnya, banyak aset sitaan mengalami depresiasi nilai, rusak, atau kehilangan manfaat ekonomi selama proses hukum berlangsung.
Oleh sebab itu, agenda reformasi ke depan harus diarahkan pada integrasi sistem pemulihan aset nasional, termasuk penguatan fungsi Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Republik Indonesia.
Kejaksaan memiliki posisi strategis karena selain menjalankan fungsi penuntutan, juga melaksanakan fungsi eksekusi putusan pengadilan.
Dalam konteks asset recovery, posisi tersebut membuat Kejaksaan menjadi institusi yang paling dekat dengan proses pengelolaan, pelelangan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana.
Integrasi tersebut juga penting karena Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), yang menurut KUHAP berwenang mengelola benda sitaan negara, sejak tahun lalu telah berada di bawah pengelolaan Kejaksaan.
Perubahan kelembagaan tersebut membuka peluang untuk membangun sistem pengelolaan aset yang terhubung dari hulu hingga hilir.
Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan tata kelola benda sitaan yang profesional dan berorientasi pada pemulihan nilai ekonomi aset bagi korban, negara, maupun pihak lain yang terdampak tindak pidana, bukan sekadar penyimpanan administratif.
Negara sering terlambat mengelola hotel, kapal, pesawat, kendaraan, tambang, atau aset digital karena tidak adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi dan responsif.
Dalam beberapa kasus, biaya perawatan aset bahkan lebih besar dibanding nilai aset itu sendiri.
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihakpihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Progra
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peri
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Nege
POLITIK
JAKARTA Rencana Apple memasuki pasar ponsel lipat kian menjadi sorotan setelah bocoran desain perangkat yang diduga iPhone Ultra beredar
SAINS DAN TEKNOLOGI
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar upacara yang dipimpin lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana melakukan revitalisasi terhadap SMA Negeri 20 Medan. Proyek tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi yang meny
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (2/6/2026), di tengah menguatnya
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa (2/6/2026) dengan penguatan di tengah sentimen hasil review FTSE R
EKONOMI
