Dalam perspektif tersebut, istilah "pemulihan aset" sesungguhnya lebih tepat dibanding sekadar "perampasan aset".
Dalam tradisi hukum pidana, istilah perampasan lebih dekat dengan konsep conviction based confiscation atau pidana perampasan yang dijatuhkan setelah adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Orientasinya bersifat represif dan sangat terkait dengan penghukuman.
Sebaliknya, konsep pemulihan aset memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berbicara mengenai aset yang telah diputus dirampas oleh pengadilan, tetapi juga pengamanan, pembekuan, penyitaan, pengelolaan, pelelangan, dan pengembalian aset sejak tahap awal proses hukum.
Dalam praktik asset recovery modern, negara bahkan dapat melakukan freezing atau penyitaan sementara sebelum proses persidangan selesai untuk mencegah aset dipindahkan, dijual, atau disembunyikan.
Karena itu, paradigma pemulihan aset lebih sesuai dengan perkembangan kejahatan modern yang bergerak sangat cepat dan berbasis teknologi finansial.
Jika negara terlalu bergantung pada mekanisme conviction based confiscation semata, banyak aset hasil tindak pidana akan lebih dahulu hilang sebelum putusan pidana dijatuhkan.
Di titik inilah reformasi hukum perlu bergeser dari semata-mata memperkuat pidana perampasan menuju pembangunan sistem pemulihan aset yang mampu bekerja sejak tahap awal penanganan perkara.
Konsep tersebut juga sejalan dengan berkembangnya mekanisme non-conviction based confiscation atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Instrumen ini diperlukan karena banyak aset hasil tindak pidana tidak dapat dijangkau melalui mekanisme pidana biasa, terutama ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau aset baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Namun demikian, penguatan rezim perampasan aset tetap harus memperhatikan due process of law, asas non-retroaktif, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan yudisial yang memadai agar tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Integrasi Sistem Pemulihan Aset Nasional
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihakpihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Progra
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peri
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Nege
POLITIK
JAKARTA Rencana Apple memasuki pasar ponsel lipat kian menjadi sorotan setelah bocoran desain perangkat yang diduga iPhone Ultra beredar
SAINS DAN TEKNOLOGI
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar upacara yang dipimpin lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana melakukan revitalisasi terhadap SMA Negeri 20 Medan. Proyek tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi yang meny
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (2/6/2026), di tengah menguatnya
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa (2/6/2026) dengan penguatan di tengah sentimen hasil review FTSE R
EKONOMI
