Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Negara tidak boleh menunggu penyimpangan terjadi untuk kemudian bertindak. T

ata kelola yang baik justru dibangun dengan menciptakan mekanisme yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengevaluasi kembali arah reformasi birokrasi Indonesia.

Pemerintah dan DPR perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan menghadirkan kembali lembaga independen pengawas sistem merit.

Sebab, ketika meritokrasi melemah, yang terancam bukan hanya profesionalisme birokrasi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara.

Pada akhirnya, kualitas negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana jabatan-jabatan publik diisi.

Dan di situlah sesungguhnya kasus BGN memberi pelajaran paling berharga: bahwa birokrasi yang kuat hanya dapat dibangun di atas sistem merit yang kuat pula.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen IPDN Jakarta

Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Aktivis Muda Binjai Desak Audit Besar-Besaran Program BGN Usai Mencuat Dugaan Korupsi: Bentuk Pengkhianatan terhadap Rakyat

Pelayanan Publik Kian Meningkat, Indeks Reformasi Birokrasi Aceh Raih Predikat A- dari Kementerian PANRB

Vonis Bebas! Mantan Kepala BPN Sumut Cs Lepas dari Jerat Korupsi Aset PTPN-Citraland

Kejagung Bongkar Dugaan Markup Motor Listrik Rp1 Triliun hingga Sepatu di Program MBG

Purbaya: Salah Satu Laporan Kasus Korupsi MBG Dadan Cs Berasal dari Kemenkeu