Piring Anak, Gengsi Presiden

Di dalam republik, makanan itu seharusnya hak. Dalam politik pemberian, makanan itu menjadi hadiah.

Perbedaan ini tidak selalu tampak di atas piring. Anak tetap makan. Orang tua lega. Guru tetap mengatur barisan.

Tetapi perbedaan itu bekerja di belakang piring. Hak membuat warga bertanya tentang mutu, harga, dapur, mitra, yayasan, dan aliran uang.

Hadiah membuat warga merasa tidak enak bertanya. Hak menghasilkan pemeriksaan. Hadiah menghasilkan tata krama.

Bourdieu pernah melihat negara sebagai kekuasaan yang mampu menghasilkan kategori resmi. Negara membuat kata tertentu menjadi wajar.

Negara menentukan siapa disebut miskin, siapa disebut penerima, siapa disebut mitra, makanan apa disebut bergizi, dapur mana disebut layak, yayasan mana disebut memenuhi syarat, dan proses apa disebut tata kelola.

Setelah kategori itu diberi stempel, banyak hal tampak sah sebelum benar-benar dibaca. Di dalam bahasa resmi seperti itu, politik sering bergerak dengan pakaian administrasi.

MBG penuh dengan pakaian semacam itu. SPPG, mitra pelaksana, yayasan, verifikasi, insentif, dukungan kelembagaan, pemenuhan gizi.

Semuanya terdengar netral. Semuanya terdengar seperti urusan formulir and prosedur.

Justru bahasa semacam ini membuat hubungan kuasa lebih nyaman bergerak. Kedekatan tidak perlu disebut kedekatan.

Akses tidak perlu disebut akses. Atensi tidak perlu disebut perintah. Semua dapat masuk ke dalam istilah yang terdengar bersih.

Perkara Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung muncul dari ruang yang tampak bersih itu.

Menatap Babak Baru MBG

PKS SGAM Jelaskan Alasan Harga TBS Sawit Tidak Selalu Sama dengan Daerah Lain

Tertinggi dalam Sejarah Pengadaan Pangan Nasional! BULOG Serap 3 Juta Ton Gabah dan Beras Petani, Sumut Serap Hampir 15 Ribu Ton

Disbunnak Tanjab Timur Sidak PKS, Pastikan Harga TBS Sawit Sesuai Ketetapan Pemerintah

Kejagung Sebut Dadan Hindayana Cs Bersekongkol dalam Korupsi Program MBG

Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Ditahan, KPK Ungkap Dugaan Pemerasan di Kasus Imigrasi Capai Ratusan Miliar Rupiah