Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pada era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan alat bukti ataupun putusan pengadilan. Sama pentingnya adalah kemampuan institusi membangun komunikasi publik yang kredibel, transparan, dan konsisten. Kekosongan informasi hampir selalu menjadi ruang bagi spekulasi, sedangkan komunikasi yang baik merupakan bagian dari strategi menjaga legitimasi.
Namun demikian, perspektif perang asimetris tidak boleh digunakan untuk menegasikan kritik. Dalam negara demokrasi, kritik yang berbasis fakta dan argumentasi hukum merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas. Yang perlu diwaspadai adalah ketika ruang informasi dipenuhi disinformasi, manipulasi, atau narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kebingungan dan mengikis kepercayaan publik.
Sebagaimana diingatkan Carl von Clausewitz bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, maka pada abad ke-21 kompetisi itu semakin sering berlangsung melalui informasi, persepsi, dan legitimasi. Medan pertempurannya bukan lagi hanya wilayah geografis, melainkan ruang kesadaran masyarakat.
Pertanyaan yang kemudian patut diajukan adalah: apakah perkara-perkara besar yang saat ini ditangani Jampidsus akan mampu diungkap secara utuh melalui proses hukum yang independen, transparan, dan akuntabel? Ataukah dinamika perang asimetris akan terus berlangsung dengan berbagai pola, taktik, dan strategi yang memengaruhi persepsi publik, sehingga pertarungan sesungguhnya tidak lagi hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di ruang informasi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hanya akan menentukan nasib sebuah perkara, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana negara mampu mempertahankan legitimasi institusi penegak hukum di tengah karakter ancaman yang terus berevolusi pada era digital.* (dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.