Survei Voxpol: Mayoritas Pemilih Demokrat dan PKS Tidak Percaya Pemerintahan Prabowo-Gibran
MEDAN Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 55,1 persen pemilih Partai Demokrat tidak percaya terhadap pemerintahan P
POLITIK
Karena itu, reformasi birokrasi harus dimulai dari penyederhanaan proses kerja.
Setiap tahapan yang tidak memberikan nilai tambah perlu dihapus, koordinasi antarlembaga harus diperkuat, dan pengambilan keputusan harus dipercepat.
Ketika proses menjadi lebih sederhana, biaya transaksi yang selama ini ditanggung masyarakat dan dunia usaha akan ikut menurun.
Pada titik itulah efisiensi anggaran berubah menjadi efisiensi birokrasi yang benar-benar menghasilkan manfaat.
Jika demikian, keberhasilan kebijakan efisiensi tidak lagi dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah penghematan tersebut mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
Efisiensi anggaran seharusnya menjadi pintu masuk untuk membangun birokrasi yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih profesional, dan lebih akuntabel.
Paradigma inilah yang seyogyanya menjadi arah reformasi birokrasi Indonesia ke depan.
Setiap kebijakan efisiensi harus diikuti dengan penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi antar lembaga, penghapusan regulasi yang tumpang tindih, serta pemanfaatan teknologi yang benar-benar mampu memangkas waktu dan biaya pelayanan.
Reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dibangun atau banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari berkurangnya waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan meningkatnya kepuasan terhadap layanan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, agenda pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam Asta Cita membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja melampaui rutinitas administratif.
Program ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, serta percepatan investasi hanya akan berhasil apabila didukung oleh birokrasi yang mampu mengambil keputusan secara cepat, memberikan kepastian hukum, dan bekerja secara kolaboratif lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
MEDAN Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 55,1 persen pemilih Partai Demokrat tidak percaya terhadap pemerintahan P
POLITIK
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya ingin memimpin Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan men
NASIONAL
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat truk terjadi di Tol BelawanMedanTanjung Morawa (Belmera), tepatnya di KM 5 Jalur B, Ke
PERISTIWA
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL