Oleh:Fransiskus Lature
TUJUH hari lagi Indonesia akan genap berusia 81 tahun.
Bendera Merah Putih akan kembali memenuhi jalan, halaman kantor, sekolah, rumah, hingga ruang-ruang pemerintahan.Baca Juga:
Lagu kebangsaan akan dinyanyikan, upacara digelar, dan kata merdeka kembali terdengar hampir di setiap sudut negeri.
Tetapi usia sebuah negara semestinya tidak hanya dihitung dari berapa lama ia berdiri.
Ia juga perlu diukur dari apa yang telah berubah selama perjalanan itu.
Sebab kemerdekaan bukan sekadar kemampuan mengibarkan bendera sendiri, melainkan kemampuan mengurus negara dengan kekuasaan yang tunduk pada hukum dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Peringatan 81 tahun Indonesia merdeka membawa kita kepada satu persoalan yang belum selesai.
Korupsi. Lebih dari delapan dekade Republik Indonesia berdiri, korupsi tetap menjadi penyakit yang sulit disingkirkan.
Lembaga berganti. Undang-undang berubah. Strategi pemberantasan diperbarui. Penegakan hukum berjalan. Koruptor ditangkap, diadili, lalu dijatuhi hukuman.
Kita seperti berhadapan dengan lingkaran yang tidak pernah benar-benar putus.
Satu nama hilang dari pemberitaan, nama lain muncul. Satu modus terbongkar, cara lain digunakan. Satu pejabat jatuh, pejabat lain mengambil tempat.
JAKARTA Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kanto
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi sorotan mengenai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidan
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional 2026 dari Presiden Prabowo Subianto kep
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah membantah anggapan bahwa Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga atau karumga sebagaiman
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Polda Metro Jaya melakukan pembongkaran kembali makam atau ekshumasi terhadap Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jampid
HUKUM DAN KRIMINAL
NABIRE Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Rakyat Pa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya saksi berinisial WL yang dipanggil untuk diperiksa dalam perkara dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda RF, 31 tahun, yang terbukti terlibat d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan mulai menguji coba penggunaan tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) sebagai alternatif Liquefied P
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mulai mengambil langkah administratif terhadap SS, seorang bidan aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
