Korupsi Tanpa Koruptor

Tata kelola mencegah kewenangan digunakan secara menyimpang sebelum perbuatan itu terjadi. Keduanya berjalan beriringan.

Kita sering lupa bahwa pencegahan tidak mempunyai wajah.

Tidak ada foto ketika sebuah transaksi yang mencurigakan dihentikan. Tidak ada tersangka ketika sebuah proses pengadaan sejak awal dibuat transparan.

Tidak ada persidangan ketika pejabat menolak menggunakan jabatannya untuk membantu orang dekat. Padahal hasilnya nyata.

Uang negara tidak keluar untuk kepentingan yang salah. Keputusan publik tidak dibeli. Persaingan usaha berlangsung lebih wajar.

Masyarakat memperoleh pelayanan tanpa harus mencari orang dalam.

Barangkali karena ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi selama ini terlalu mudah dikaitkan dengan penangkapan.

Semakin banyak orang ditangkap, semakin terlihat negara bekerja. Padahal banyaknya perkara juga dapat dibaca dari sisi lain.

Bisa jadi ada masalah yang terus diproduksi oleh sistem yang sama. Seorang pejabat dihukum karena korupsi pengadaan.

Pejabat berikutnya masuk ke ruangan sama. Ia menerima kewenangan yang sama. Ia mengelola anggaran yang sama.

Jika seluruh prosedurnya tetap sama, apa yang menjamin perkara serupa tidak berulang?

Tidak cukup menjawabnya dengan mengatakan bahwa pejabat berikutnya harus lebih jujur.

97,84 Persen Warga Nias Barat Sudah Terdaftar JKN, Status UHC Dibidik Naik

Bobby Nasution Dorong Lapas di Sumut Perkuat Pembinaan Warga Binaan dan Pemberantasan Narkoba

Bukan Cuma Jual Sawit Mentah: Pemerintah Pacu Koperasi Miliki Pabrik CPO Sendiri Demi Kesejahteraan Petani

Sikat Korupsi Tanpa Kegaduhan: Jaksa Agung Beri Mandat Berat ke 34 Pejabat Baru di 'Masa Ujian' Kejaksaan

Target 700 Ribu Anak Terima MBG, Pemko Medan Perkuat Sinergi dengan Kodim 0201

Usut Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung: Hadapi Mantan Pendekar Hukum, Harus Hati-hati