Korupsi Tanpa Koruptor

Negara tidak boleh menggantungkan keselamatan uang rakyat pada watak seseorang. Sistem harus bekerja bahkan ketika orang yang menjalankannya tidak sempurna.

Karena itu, transparansi, pengawasan, keterbukaan informasi, pengendalian konflik kepentingan, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran bukan urusan administratif belaka.

Semua itu diperlukan untuk memastikan kewenangan publik tetap berada dalam batas yang semestinya.

Pengawasan harus bekerja sejak kewenangan diberikan, bukan setelah penyalahgunaan terjadi.

Korupsi juga tidak selalu dimulai dari uang. Ia dapat dimulai dari hubungan. Dari kedekatan. Dari kewenangan yang terlalu besar.

Dari keputusan yang tidak dapat diperiksa. Dari kebiasaan memberi keistimewaan kepada orang tertentu.

Dari budaya diam ketika sesuatu yang salah dianggap sebagai hal biasa. Lama-kelamaan, penyimpangan kehilangan sifat anehnya. Orang mulai terbiasa.

Ketika kebiasaan semacam itu sudah menjadi bagian dari cara kerja, mencari seorang koruptor saja tidak cukup untuk menjelaskan persoalan.

Orangnya dapat pergi. Kebiasaannya masih tinggal.

Korupsi Tanpa Koruptor

Bukan dalam pengertian bahwa korupsi terjadi tanpa pelaku. Tidak mungkin.

Pertanggungjawaban pidana tetap membutuhkan orang yang melakukan perbuatan.

97,84 Persen Warga Nias Barat Sudah Terdaftar JKN, Status UHC Dibidik Naik

Bobby Nasution Dorong Lapas di Sumut Perkuat Pembinaan Warga Binaan dan Pemberantasan Narkoba

Bukan Cuma Jual Sawit Mentah: Pemerintah Pacu Koperasi Miliki Pabrik CPO Sendiri Demi Kesejahteraan Petani

Sikat Korupsi Tanpa Kegaduhan: Jaksa Agung Beri Mandat Berat ke 34 Pejabat Baru di 'Masa Ujian' Kejaksaan

Target 700 Ribu Anak Terima MBG, Pemko Medan Perkuat Sinergi dengan Kodim 0201

Usut Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung: Hadapi Mantan Pendekar Hukum, Harus Hati-hati