Korupsi Tanpa Koruptor

Yang dimaksud adalah keadaan ketika ruang, kebiasaan, dan cara kerja yang memungkinkan korupsi tetap bertahan setelah pelakunya tidak lagi berada dalam jabatan.

Pergantian orang tidak otomatis mengubah sistem. Penghukuman juga tidak otomatis memperbaiki tata kelola.

Satu perkara selesai, tetapi celahnya mungkin masih terbuka. Satu pejabat dipidana, tetapi pola pengambilan keputusan tetap sama.

Satu kerugian negara dihitung, tetapi penyebab yang membuat kerugian itu mungkin terjadi tidak pernah diperiksa secara serius.

Jika demikian, negara hanya menunggu perkara berikutnya. Indonesia tidak kekurangan aturan untuk melawan korupsi.

Yang sering kurang adalah keberanian untuk memperbaiki ruang tempat kekuasaan bekerja. Ada kepentingan politik di dalam anggaran.

Ada kepentingan ekonomi di dalam perizinan. Ada hubungan antara pengusaha dan pejabat. Ada kepentingan elektoral yang mempengaruhi keputusan.

Hubungan semacam itu bukan sesuatu yang asing dalam politik. Persoalannya, batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan sering kali tidak terang.

Kekuasaan harus dikelola secara transparan.

Pejabat mengelola sumber daya negara yang setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Uang negara berasal dari rakyat. Tanah negara bukan milik pejabat. Izin pemerintah bukan pemberian pribadi.

Jabatan publik bukan warisan keluarga. Semua melekat pada mandat yang harus dipertanggungjawabkan.

97,84 Persen Warga Nias Barat Sudah Terdaftar JKN, Status UHC Dibidik Naik

Bobby Nasution Dorong Lapas di Sumut Perkuat Pembinaan Warga Binaan dan Pemberantasan Narkoba

Bukan Cuma Jual Sawit Mentah: Pemerintah Pacu Koperasi Miliki Pabrik CPO Sendiri Demi Kesejahteraan Petani

Sikat Korupsi Tanpa Kegaduhan: Jaksa Agung Beri Mandat Berat ke 34 Pejabat Baru di 'Masa Ujian' Kejaksaan

Target 700 Ribu Anak Terima MBG, Pemko Medan Perkuat Sinergi dengan Kodim 0201

Usut Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung: Hadapi Mantan Pendekar Hukum, Harus Hati-hati