Korupsi Tanpa Koruptor

Oleh:Fransiskus Lature

TUJUH hari lagi Indonesia akan genap berusia 81 tahun.

Bendera Merah Putih akan kembali memenuhi jalan, halaman kantor, sekolah, rumah, hingga ruang-ruang pemerintahan.

Baca Juga:

• 97,84 Persen Warga Nias Barat Sudah Terdaftar JKN, Status UHC Dibidik Naik

Lagu kebangsaan akan dinyanyikan, upacara digelar, dan kata merdeka kembali terdengar hampir di setiap sudut negeri.

Tetapi usia sebuah negara semestinya tidak hanya dihitung dari berapa lama ia berdiri.

Ia juga perlu diukur dari apa yang telah berubah selama perjalanan itu.

Sebab kemerdekaan bukan sekadar kemampuan mengibarkan bendera sendiri, melainkan kemampuan mengurus negara dengan kekuasaan yang tunduk pada hukum dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Peringatan 81 tahun Indonesia merdeka membawa kita kepada satu persoalan yang belum selesai.

Korupsi. Lebih dari delapan dekade Republik Indonesia berdiri, korupsi tetap menjadi penyakit yang sulit disingkirkan.

Lembaga berganti. Undang-undang berubah. Strategi pemberantasan diperbarui. Penegakan hukum berjalan. Koruptor ditangkap, diadili, lalu dijatuhi hukuman.

Kita seperti berhadapan dengan lingkaran yang tidak pernah benar-benar putus.

Satu nama hilang dari pemberitaan, nama lain muncul. Satu modus terbongkar, cara lain digunakan. Satu pejabat jatuh, pejabat lain mengambil tempat.

97,84 Persen Warga Nias Barat Sudah Terdaftar JKN, Status UHC Dibidik Naik

Bobby Nasution Dorong Lapas di Sumut Perkuat Pembinaan Warga Binaan dan Pemberantasan Narkoba

Bukan Cuma Jual Sawit Mentah: Pemerintah Pacu Koperasi Miliki Pabrik CPO Sendiri Demi Kesejahteraan Petani

Sikat Korupsi Tanpa Kegaduhan: Jaksa Agung Beri Mandat Berat ke 34 Pejabat Baru di 'Masa Ujian' Kejaksaan

Target 700 Ribu Anak Terima MBG, Pemko Medan Perkuat Sinergi dengan Kodim 0201

Usut Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung: Hadapi Mantan Pendekar Hukum, Harus Hati-hati