Korupsi Tanpa Koruptor

Perizinan dapat dibuat berbelit sehingga masyarakat mencari jalan pintas. Konflik kepentingan dapat dibiarkan.

Informasi publik dapat sulit diakses. Pengawasan dapat bekerja sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Tata kelola lemah dapat membuka ruang bagi praktik korupsi. Negara sering baru memperhatikan kelemahan tersebut ketika perkara sudah terjadi.

Ketika uang negara hilang, baru dicari siapa bertanggung jawab.

Ketika proyek bermasalah, baru diperiksa siapa yang menandatangani. Ketika sebuah kebijakan dipersoalkan, baru dicari siapa yang berada di balik keputusan.

Pola seperti ini membuat pemberantasan korupsi lebih banyak bekerja di hilir. Padahal hulu persoalannya sering berada di tempat lain.

Bagaimana anggaran disusun? Siapa yang ikut menentukan? Mengapa sebuah proyek dipilih?

Mengapa perusahaan tertentu dapat memenuhi persyaratan? Mengapa sebuah keputusan tidak dibuka kepada publik?

Mengapa pengawasan tidak menemukan masalah ketika proses masih berlangsung?

Jawabannya tidak selalu menghasilkan tersangka. Namun, proses di baliknya dapat menunjukkan apakah sebuah pemerintahan memiliki tata kelola sehat.

Negara serius memberantas korupsi harus mampu membedakan dua pekerjaan.

Penegakan hukum mengejar perbuatan yang telah memenuhi unsur pidana.

97,84 Persen Warga Nias Barat Sudah Terdaftar JKN, Status UHC Dibidik Naik

Bobby Nasution Dorong Lapas di Sumut Perkuat Pembinaan Warga Binaan dan Pemberantasan Narkoba

Bukan Cuma Jual Sawit Mentah: Pemerintah Pacu Koperasi Miliki Pabrik CPO Sendiri Demi Kesejahteraan Petani

Sikat Korupsi Tanpa Kegaduhan: Jaksa Agung Beri Mandat Berat ke 34 Pejabat Baru di 'Masa Ujian' Kejaksaan

Target 700 Ribu Anak Terima MBG, Pemko Medan Perkuat Sinergi dengan Kodim 0201

Usut Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung: Hadapi Mantan Pendekar Hukum, Harus Hati-hati