Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapatkan laporan dari 40 warga DIY yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemarin ada 2 (ASN) yang dicatut namanya sebagai anggota atau pengurus partai politik. da tambahan 4 sehingga total menjadi 6 ASN namanya yang dicatut,” ucap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY Sutrisnowati, Senin (26/9/2022).
Bahkan di Sleman ditemukan ada satu keluarga yang namanya dicatut oleh partai politik. “Satu keluarga itu yang dicatut kalau ga salah berasal dari Kabupaten Sleman,” kata dia.
DIketahui bagi masyarakat yang berprofesi sebagai ASN, TNI, dan juga polisi dilarang menjadi anggota partai politik. Maka dari itu, dia meminta kepada para ASN untuk mengecek data dirinya di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik Bawaslu meminta warga yang dicatut namanya untuk mengisi formulir keberatan dengan menyertakan KTP dan juga surat pernyataan.
Kedua kami menyampaikan nama-nama ini kepada KPU untuk dilakukan klarifikasi. Saat dilakukan klarifikasi Bawaslu mengawasi apakah betul sudah melakukan klarifikasi. Karena akses Sipol di pusat,” kata dia.
Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada gubernur, Korem (TNI) dan Kepolisian untuk meminta kepada jajarannya melakukan pengecekan data diri. Hal ini untuk apakah namanya dicatut dalam keanggotaan partai atau tidak.
“Kalau enggak lapor itu kan kemudian bisa saja tidak tahu karena gak ngecek, Bawaslu sosialisasi ke banyak masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terima 25 keluhan masyarakat yang data dirinya dicatut oleh partai politik (parpol)
Penanggungjawab Tahapan Pendaftaran Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengatakan terdapat 25 warga melapor ke Bawaslu DIY maupun ke Bawaslu kabupaten maupun kota karena namanya dicatut sebagai anggota partai politik.
Menerima aduan pencatutan nama data diri dari sejumlah warga dari berbagai kalangan mengadu ke Bawaslu Kabupaten/kota Se-DIY. Masyarakat mengadu usal identitasnya dicatut sebagai anggota partai politik,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (8/9/2022)(V20)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL