Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, beserta jajarannya pada Rabu (5/3/2025).
Rapat yang membahas sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian publik ini dilakukan secara tertutup, menyusul permintaan mayoritas fraksi di Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III, Rano Alfath, yang memimpin rapat, menyatakan bahwa pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang juga melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Rano menjelaskan, rapat sebelumnya telah membahas beberapa perkara besar, termasuk kasus yang melibatkan mantan Menteri Tom Lembong, serta beberapa kasus lain yang menjadi perhatian publik.
"Hari ini kita ingin membahas lebih dalam lagi mengenai perkara-perkara yang mencuri perhatian publik.
Banyak kasus yang sedang menjadi pembicaraan publik terkait penanganan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ungkap Rano.
Saat membuka rapat, Rano meminta persetujuan dari anggota Komisi III untuk menentukan apakah rapat akan dilaksanakan terbuka atau tertutup.
Mengingat banyaknya kasus yang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan, Rano menilai diskusi yang lebih detail dan panjang lebih baik dilakukan secara tertutup.
"Karena ini banyak juga perkara-perkara yang memang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan, kita ingin pembahasannya lebih tertutup," ujarnya.
Setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas fraksi, rapat pun diputuskan untuk digelar tertutup. Rano menambahkan, jika ada informasi yang sifatnya publik, pihaknya akan membukanya kepada masyarakat setelah rapat.
Dengan dilaksanakannya rapat tertutup ini, Komisi III DPR berharap bisa mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai penanganan kasus hukum yang tengah berlangsung oleh Kejaksaan Agung, serta memastikan proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.
(kp/n14)
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BAPERA bersama Satuan Mahasiswa (SATMA) BAPERA Kabupaten Batu Bara menyampaikan pernyataan sikap
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL