Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
MEDAN – Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang mencoreng wajah pemerintahan.
Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) bersama Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMATSU) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 20 Maret 2025 mendatang.
Aksi ini akan digelar serentak di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), DPR RI, dan Kementerian BUMN.
Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan korupsi skandal Pertamax oplosan yang menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk seorang menteri di Kabinet Prabowo Subianto.
Koordinator GERBRAK, Saharuddin, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kemarahan rakyat atas maraknya praktik korupsi di lingkup pemerintahan.
"Kasus Pertamax oplosan bukan hanya persoalan hukum biasa, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya mengabdi malah terlibat dalam praktik busuk yang merugikan negara? Kita tidak boleh tinggal diam," tegas Saharuddin.
Senada dengan itu, Pembina FORMATSU, Helmi Syam Damanik, menekankan bahwa aksi ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga antikorupsi yang bersatu untuk menyelamatkan bangsa.
"Kami tidak bergerak sendiri. Sejumlah organisasi telah menyatakan dukungan penuh dan akan turun ke jalan bersama kami. Ini adalah gerakan rakyat yang tidak akan berhenti sampai koruptor dan komprador yang merusak kedaulatan ekonomi negara ditangkap dan diadili," ujar Helmi Syam Damanik.
Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi, termasuk Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), Forum Aktivis Medan (FAM), Garuda Wicaksakti, Federasi Advokat Republik Indonesia, Komite Penggiat Anti Korupsi (KOMPAKS), Masyarakat Garuda Sumatera Utara (FORMATSU), Masyarakat Antikorupsi Sumatera Utara (MARAK SUMUT), LIPPSU, dan Aliansi Rakyat Merah Putih Merdeka.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN