Fraksi PDI-P Desak Wali Kota Copot Plt Sekdakot Padangsidimpuan: Dinilai Gagal Bangun Komunikasi Eksekutif-Legislatif

PADANGSIDIMPUAN – Suara lantang untuk mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, menggema dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (2/7/2025) siang.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Padangsidimpuan, Muhammad Fajar Dalimunthe, usai mendengarkan nota jawaban Wali Kota Padangsidimpuan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Padangsidimpuan meminta Wali Kota agar segera mencopot dan menggantikan Plt Sekdakot Roni Gunawan Rambe," tegas Fajar dalam sidang yang digelar di ruang paripurna DPRD.

Menurut Fajar, keberadaan Roni Gunawan Rambe sebagai Plt Sekda dinilai tidak produktif karena tidak mampu membangun komunikasi yang sehat dan strategis antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya dalam dinamika pembahasan anggaran dan pelaksanaan sidang-sidang penting.

"Kondisi ini berisiko menghambat jalannya roda pemerintahan. Komunikasi yang tidak kondusif melalui TAPD di bawah pimpinan Plt Sekda, membuat kolaborasi antar lembaga menjadi tidak efektif," ujarnya.

Fajar juga menekankan bahwa salah satu fondasi utama untuk mewujudkan Padangsidimpuan yang lebih MANTAP, sebagaimana visi Wali Kota Letnan Dalimunthe, adalah sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Namun hal tersebut, menurutnya, tidak mungkin tercapai jika pejabat yang menjembatani keduanya justru lemah dalam komunikasi dan koordinasi.

"Bagaimana mungkin kita bisa berkolaborasi jika Plt Sekdakot tidak memiliki kemampuan membangun komunikasi? Ini harus segera dievaluasi," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan maupun dari Roni Gunawan Rambe terkait desakan tersebut.

Desakan Fraksi PDI-P ini diperkirakan akan memperkuat dinamika politik di lingkungan Pemko Padangsidimpuan menjelang pembahasan strategis dalam agenda-agenda pemerintahan berikutnya.*