PADANGSIDIMPUAN — Pengelolaan anggaran belanja sewa gedung senilai Rp120 juta oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2024 menuai polemik.
Dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 mencuat setelah ditemukan bahwa uraian pekerjaan dalam dokumen pengadaan mencantumkan "Collocation Server LPSE Kota Padangsidimpuan", padahal diketahui LPSE berada di gedung milik pemerintah.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik terhadap kejelasan klasifikasi anggaran dan potensi adanya maladministrasi dalam penggunaan dana publik.
Baca Juga:
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian PBJ Pemko Padangsidimpuan, Siti Humairoh Hasibuan, belum memberikan klarifikasi.
Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengelompokan anggaran harus sesuai dengan jenis pengadaan yang dilakukan.
Baca Juga:
Penyimpangan dari ketentuan tersebut berisiko melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Sorotan tajam datang dari Aliansi Wartawan Pemantau Polisi dan Jaksa (AWP2J) Indonesia.
Ketua AWP2J, Erjon Damanik, menegaskan bahwa anggaran tersebut semestinya tidak diklasifikasikan sebagai sewa gedung, karena LPSE berada di aset milik Pemko.
"Jika memang pengadaan itu untuk collocation server, harusnya dikategorikan sebagai pengadaan jasa teknologi informasi. Penggunaan klasifikasi 'sewa gedung' tidak sesuai dan berpotensi dimanipulasi," tegas Erjon.
Erjon bahkan mensinyalir adanya indikasi kesengajaan dari Kabag PBJ beserta bawahannya dalam merekayasa klasifikasi anggaran.
Ia menyebut hal ini sebagai bentuk maladministrasi yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Dalam pernyataannya, AWP2J Indonesia mendorong DPRD Kota Padangsidimpuan untuk segera turun tangan melakukan audit serta pengawasan menyeluruh.
Desakan ini dinilai penting, mengingat saat ini sedang berlangsung pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota atas realisasi APBD 2024.
"DPRD harus bersikap tegas, lakukan pemeriksaan menyeluruh, dan sampaikan hasilnya secara transparan kepada masyarakat," pungkas Erjon.
Minimnya klarifikasi resmi dari pihak PBJ makin memperkuat keresahan publik soal tata kelola anggaran di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Kasus ini diharapkan tidak menjadi preseden buruk dalam praktik pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah.*
PADANGSIDIMPUAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kota Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pembobolan rumah kontrakan yang
Hukum dan Kriminal
BALI Memasuki hari ketiga pencarian korban tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya, sebanyak 29 orang masih dinyatak
Peristiwa
BOGOR Sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diguyur hujan sejak sore hingga malam hari. Akibat hujan dengan intensitas
Peristiwa
MEDAN Menyimpan makanan di dalam kulkas memang menjadi solusi praktis untuk menjaga kesegaran dan memperpanjang masa simpan. Namun, banyak
Kesehatan
PADANGSIDIMPUAN Tekad Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan
Nasional
BEKASI Seorang wanita berinisial SA yang diketahui berprofesi sebagai notaris ditemukan tewas di Sungai Citarum, Bekasi, Jawa Barat, pada R
Hukum dan Kriminal
TURKI Pemerintah Turki kembali menuai sorotan setelah menangkap tiga wali kota dari Partai Rakyat Republik (CHP), oposisi utama Presiden Re
Internasional
JAKARTA Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun draf rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait Kredit Usaha R
Ekonomi
AMERIKA SERIKAT Dua raksasa Eropa, Real Madrid dan Borussia Dortmund, akan saling berhadapan dalam laga pamungkas babak perempat final Pial
Olahraga
PADANG LAWAS UTARA Konflik agraria yang melibatkan masyarakat Desa Sihopuk Baru dan Sihopuk Lama dengan PT Hutan Barumun Perkasa (PT HBP) t
Nasional