Kadiskes Bali Tegaskan Uang Makan PNS Tak Dianggarkan Sejak 2021, Sesuai Regulasi

DENPASAR – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gde Anom, memastikan bahwa uang makan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, termasuk tenaga kesehatan di rumah sakit daerah, memang tidak lagi dianggarkan sejak tahun 2021.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh dr. Gde Anom saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (24/9/2025).

Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan karena dana yang tersedia tidak dicairkan, melainkan memang tidak masuk dalam perencanaan anggaran.

Baca Juga:

• PKK Sumut Gandeng Dinkes Gelar Imunisasi Zero Dose Gratis Selama Lima Hari

"Jadi memang tidak dianggarkan. Jangan diartikan anggarannya ada, tapi tidak dibayar atau dicairkan," ujar dr. Gde Anom.

Meski demikian, menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali tetap memperhatikan kesejahteraan ASN.

Salah satunya melalui penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai kompensasi atas penghapusan uang makan tersebut.

"Ada pemberian tambahan kesejahteraan selain gaji berupa penyesuaian tunjangan kinerja. Bahkan, khusus bagi pegawai yang bertugas di rumah sakit, selain TPP juga ada tambahan jasa pelayanan (Jaspel) yang rutin diberikan setiap bulan," imbuhnya.

Ia pun mengimbau seluruh pegawai di bawah Dinas Kesehatan untuk memahami kebijakan ini dan menyampaikan permasalahan melalui jalur komunikasi resmi.

PKK Sumut Gandeng Dinkes Gelar Imunisasi Zero Dose Gratis Selama Lima Hari

Peringati HANTARU 2025, BPN Bali Tegaskan Komitmen Jaga Tanah dan Tata Ruang

Hasil Rakor Terbukti, Layanan Bandara Ngurah Rai Bali Alami Peningkatan Signifikan

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Rabu 24 September 2025: Didominasi Hujan Ringan

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Akan Tambah Utang Negara Secara Berlebihan

DPR Resmi Sahkan RUU APBN 2026, Berikut Rinciannya