KPK Sita SGD12.000 dari Ketua DPRD Kuansing, Diduga Terkait Aliran Dana Gratifikasi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) memilih bersikap wait and see dalam memperluas pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), menyusul rencana penerapan sejumlah regulasi baru pemerintah terkait insentif kendaraan listrik.
Head of Syariah Adira Finance, Yusron, menjelaskan sektor kendaraan listrik roda dua saat ini masih belum stabil dari sisi pasar maupun regulasi.
Pencabutan subsidi untuk motor listrik membuat pelaku industri masih menyesuaikan strategi pemasaran mereka.
"Regulasinya kan sudah mulai dicabut subsidinya. Nah, para pelakunya (industri) juga belum settle untuk memasarkan ini, jadi kami wait and see aja. Kita ngikutin pergerakannya," ujar Yusron, dalam temu media di Jakarta, Minggu (26/10/2025), dikutip Antara.
Meski demikian, Yusron mencatat tren positif pada pembiayaan mobil listrik. Pertumbuhan terbesar terlihat di wilayah Jabodetabek, yang memiliki infrastruktur dan jaringan dealer lebih lengkap dibandingkan daerah lain.
"Kira-kira tumbuh 30 persen untuk mobil listrik, terutama wilayah Jabo (Jakarta-Bogor), karena tidak merata pak. Yang paling kencang ini di wilayah Jabo, pertumbuhannya sangat kelihatan," jelasnya.
Adira Finance tetap memantau perkembangan kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi dan insentif kendaraan listrik, khususnya bagi mobil listrik impor utuh (Completely Built-Up/CBU).
"Roda empat mulai membaik, tapi mau ada regulasi baru bahwa yang tidak punya pabrik, subsidinya akan dicabut. Nah, kita akan mengikuti dinamika ini," tambah Yusron.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) impor utuh mulai tahun 2026.
Pemerintah hanya memberikan insentif hingga akhir Desember 2025, berupa pembebasan bea masuk, keringanan PPnBM, dan PPN.
Selain itu, perusahaan penerima manfaat insentif diwajibkan melakukan produksi dalam negeri dengan rasio 1:1 terhadap jumlah kendaraan CBU yang diimpor, sebagai bagian dari upaya mendorong industrialisasi kendaraan listrik di dalam negeri.*
(vo/M/006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani sidang lanjutan dengan agen
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan PLN Batu Bara, ASA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba di Markas Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai t
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan meninjau kesiapan Hunian Tetap (Huntap) Presisi di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuru
PERISTIWA
JAKARTA Akademisi sekaligus praktisi hukum Firman Wijaya menilai pelaku usaha jasa konstruksi membutuhkan perlindungan hukum yang proporsi
NASIONAL
BOGOR Proses pembongkaran brankas rahasia yang ditemukan polisi saat penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jaw
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Endang Agustina menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (K
NASIONAL