JAKARTA— Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan.
Jika sebelumnya pemerintah kabupaten/kota memiliki peran besar dalam mengawasi dan menegakkan hukum ketenagakerjaan, kini kewenangan tersebut sebagian besar beralih ke pemerintah provinsi dan pusat.
Peralihan kewenangan ini menimbulkan dilema di lapangan. Banyak kasus pelanggaran hak pekerja di tingkat kabupaten/kota yang sulit ditangani secara cepat karena pemerintah daerah setempat tidak lagi memiliki kewenangan langsung untuk menindak.Baca Juga:
"Dulu kabupaten/kota bisa langsung memeriksa dan memberikan nota pelanggaran kepada perusahaan. Sekarang, mereka hanya dapat meneruskan laporan ke provinsi," ujar salah satu pejabat Dinas Ketenagakerjaan di Jawa Tengah.
Perubahan peta kewenangan ini bersumber dari Pasal 12 ayat (2) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan konkuren — dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Namun dalam lampiran pembagian urusan, fungsi pengawasan ketenagakerjaan secara tegas menjadi kewenangan provinsi.
Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Tenaga Kerja serta Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Akibatnya, pejabat pengawas kini ditempatkan di provinsi, bukan lagi di kabupaten/kota.
Situasi ini memunculkan persoalan teknis yang berdampak langsung pada perlindungan pekerja.
Aduan pekerja mengenai pelanggaran seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), upah di bawah standar, dan jaminan sosial sering kali disampaikan ke dinas kabupaten/kota. Namun karena keterbatasan kewenangan, laporan tersebut harus menunggu tindak lanjut dari provinsi.
"Jumlah pengawas dan mediator di provinsi sangat terbatas. Akibatnya, respon terhadap laporan bisa memakan waktu berminggu-minggu," kata sumber internal Disnaker provinsi lain.
Masalah lain yang memperparah kondisi ini adalah minimnya mediator hubungan industrial di tingkat kabupaten/kota. Setelah peralihan kewenangan tahun 2017, banyak pejabat mediator berpindah ke provinsi.
Ketika dilakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2020 dan SE Menpan RB Nomor B/539/M.SM.02.03/2021, tidak semua pejabat daerah mendapatkan legalitas jabatan barunya.
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan
BANDA ACEH Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Korps Brimob Polri, Polda Aceh menggelar Lomba Kopi Saring di Taman Bud
Seni dan Budaya