JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi ghost city atau kota hantu.
Ia menegaskan keyakinannya bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai rencana dan tidak akan terbengkalai.
"Rasanya nggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonominya jadi bagus, uang saya akan banyak. Jadi Anda nggak usah takut," ujar Purbaya usai menghadiri rapat bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Purbaya meminta publik untuk tidak mudah percaya dengan prediksi negatif dari pihak luar negeri. "Jangan dengar prediksi orang luar, sering salah kok," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di kawasan IKN. Ia menyebut sejumlah proyek hunian dan fasilitas publik sudah mulai berjalan.
"Harusnya sudah mulai jalan tuh bangunan rumahnya," kata dia.
Sebelumnya, media asal Inggris The Guardian mempublikasikan laporan yang menyebut pembangunan IKN berpotensi melambat hingga berisiko menjadi ghost city.
Dalam laporannya, Guardian menyoroti penurunan alokasi pendanaan pemerintah serta minimnya realisasi investasi swasta di ibu kota baru.
Media tersebut menyebut anggaran pemerintah untuk IKN dipangkas dari 2 miliar pound sterling pada 2024 menjadi 700 juta pound pada 2025, dan hanya 300 juta pound yang dialokasikan pada 2026—sepertiga dari kebutuhan yang diajukan.
Selain itu, investasi swasta dikabarkan menurun lebih dari 1 miliar pound dari target awal. Saat ini, sekitar 2.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi tinggal di kawasan IKN, jauh dari target 1,2 juta penduduk pada 2030.
"Blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan, sistem air, dan bandara telah dibangun, namun sebagian besar kota masih dalam tahap konstruksi," tulis laporan Guardian.
Menkeu Purbaya menilai laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan IKN sesuai dengan visi jangka panjang Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, dengan tahapan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan realistis.
"Proyek ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga simbol transformasi menuju Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan," tutup Purbaya.*
(in/M/006)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
